Berita Golkar – Anggota Komisi IX DPR, Ravindra Airlangga menggelar rangkaian kegiatan sosialisasi bersama mitra kerja dari Kementerian Kesehatan dan KP2MI di Kabupaten Bogor yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui edukasi kesehatan, akses pembiayaan usaha untuk UMKM, serta perluasan peluang kerja yang aman dan terlindungi baru-baru ini.
Kegiatan pertama dihadiri oleh sekitar 600 peserta berasal dari kader kesehatan, masyarakat umum, UMKM, tokoh masyarakat dan aparat desa, berlangsung di Desa Tamansari, Kabupaten Bogor.
Ravindra mengawali kegiatan dengan sosialisasi program Kementerian Kesehatan terkait Edukasi penggunaan obat yang rasional melalui Gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat (GeMa CerMat). Program ini bertujuan meningkatkan literasi masyarakat tentang cara menggunakan obat secara tepat, aman, dan sesuai aturan.
Dalam paparannya, tenaga fungsional Kemenkes menjelaskan pentingnya memahami aturan penggunaan obat, termasuk membedakan obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat keras yang hanya boleh diperoleh dengan resep dokter.
Hal senada ditegaskan oleh Ravindra Airlangga bahwa kemampuan masyarakat dalam menggunakan obat secara benar merupakan bagian penting dari upaya menjaga kesehatan keluarga.
Ia juga menekankan agar masyarakat tidak menggunakan obat sembarangan dan perlunya edukasi tentang penggunaan antibiotik, hingga pengetahuan dasar membaca label obat untuk membantu masyarakat menghindari risiko resistensi antibiotic, keracunan obat dan interaksi obat yang berbahaya.
Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR): Dorong UMKM bertumbuh lebih produktif
Acara dilanjutkan dengan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dihadiri perwakilan dari Kementerian UMKM RI. Sosialisasi ini memberikan pemahaman mengenai skema pembiayaan KUR, tahapan pengajuan, serta strategi peningkatan kapasitas usaha mikro.
“KUR adalah instrumen pemberdayaan untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Pemerintah berupaya memperluas akses ini agar lebih banyak pelaku usaha mikro di desa dapat memanfaatkan pembiayaan yang terjangkau,” jelas Irene Swa Suryani, selaku Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro Kementerian UMKM RI.
Dalam kesempatan yang sama, Ravindra Airlangga juga menegaskan pentingnya peran KUR dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga yang rata-rata banyak menggerakkan sektor UMKM.
“Ketika usaha mikro berkembang, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Ini bagian dari upaya kita agar ekonomi lokal semakin kuat. KUR merupakan instrumen pembiayaan dalam menumbuhkan dan memperkuat UMKM,” ungkapannya.
Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman
Rangkaian kegiatan ditutup dengan sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman di Kecamatan Cisarua, bekerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI). Sosialisasi ini memberikan informasi menyeluruh mengenai prosedur penempatan resmi, kompetensi yang dibutuhkan, hingga risiko migrasi ilegal.
Ravindra mengingatkan masyarakat untuk memahami prosedur resmi sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.
“Masyarakat harus memahami jalur resmi agar terlindungi sepenuhnya dan kontak point agar bisa mendapatkan bantuan pra keberangkatan dan saat penempatan. Melalui sosialisasi ini, kami ingin memastikan calon pekerja mengetahui langkah-langkah resmi dalam bekerja di luar negeri, mulai dari penyiapan dokumen, pelatihan, hingga penempatan,” tegas Ravindra, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua BKSAP DPR RI.
Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar ini juga menyoroti banyaknya kasus pekerja migran non-prosedural yang berisiko tinggi.
“Banyak pekerja migran melalui jalur non resmi menjadi korban penipuan, eksploitasi, bahkan kekerasan. Edukasi ini penting agar calon PMI tidak salah langkah dan menghindari risiko-risiko yang dihadapi pekerja migran non resmi,” tambahnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data P2MI (2025), jumlah pekerja migran Indonesia yang terdaftar di luar negeri saat ini lebih dari 5,2 juta orang, sementara yang tidak terdaftar atau berangkat secara non resmi diperkirakan mencapai 4,3 juta orang.
Permintaan tenaga kerja dari luar negeri mencapai 1,7 juta job order, namun Indonesia baru mampu memenuhi sekitar 297.000 tenaga kerja. Pada tahun 2024, remitansi PMI mencapai Rp 251 triliun. Pemerintah menargetkan pada 2026 dapat menempatkan 425.000 pekerja, dengan proyeksi remitansi meningkat menjadi Rp 439 triliun.
Melalui sinergi lintas sektor antara Kemenkes, Kementerian UMKM, KP2MI dan DPR RI dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan kesempatan bagi masyarakat Bogor melalui edukasi kesehatan, penguatan ekonomi, dan perlindungan pekerja migran Indonesia. {}
