Berita Golkar – DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2024, dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Kamis (21/9/2023). Sebanyak 8 fraksi menyatakan persetujuannya, sementara hanya Fraksi PKS yang menyatakan setuju dengan memberikan catatan.
“Selanjutnya kami tanyakan ke setiap fraksi apakah RUU APBN 2024 dapat disetujui untuk disahkan?” kata Ketua DPR RI Puan Maharani saat mengambil keputusan rapat. Seluruh fraksi yang hadir menjawab: “Setuju”.
Dengan pengesahan ini, maka DPR dan pemerintah sepakat atas APBN 2024, dimana defisit ditetapkan sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% terhadap PDB, pendapatan negara sebesar Rp2.802,3 triliun, belanja negara Rp3.325,11 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp 522,8 triliun.
Sebelum APBN 2024 resmi diketok palu, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah sempat membacakan paparan mengenai pendapat masing-masing fraksi terkait APBN 2024. Berikut ini merupakan pandangan dari 9 fraksi tersebut.
Fraksi PDIP
Dalam tahun terakhir pemerintah harus dapat menyelesaikan berbagai permasalah yang masih menghambat urusan rakyat dalam mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial. Bantuan usaha, pupuk urusan perizinan. Listrik, listrik desa dan pelayanan publik lainnya. pemerintah harus meninggalkan legacy landasan yang kuat bagi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Fraksi pdip berpendapat pelaksanaan kebijakan dana desa harus dapat meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan ke masyarakat desa untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, bansos serta pemberdayaan
Golkar
Fraksi golkar meminta agar Tim Pengendali Inflasi Daerah terus diperkuat dengan program-program yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak, serta dapat melakukan operasi pasar secara efektif dan efisien, lebih lanjut golkar mengapresiasi kesepakatan belanja negara yang telah mencakup tambahan anggaran untuk kenaikan gaji ASN pusat tni, polri sebesar 9,4 triliun. Fraksi golkar juga mengapresiasi kesepakatan pembiayaan anggaran melalui penggunaan saldo anggaran lebih sebesar Rp 51,4 triliun yang diharapkan dapat mendorong pengelolaan APBN yang lebih sehat dan berkelanjutan
Gerindra
Gerindra mendorong pemerintah dan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas penganggaran dan realisasi transfer ke daerah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berpusat di daerah dan meningkatkan pencapaian indikator kesejahteraan yang lebih optimal. Komitmen spending better dan serapan anggaran TKD yang berkualitas jelas sangat mendukung pelaksanaan fiskal sehingga proses pembangunan di daerah dan termasuk pedesaan dapat berlangsung dengan baik.
Gerindra berpandangan belanja pendidikan sebagai mandatory spending sebanyak 20 persen dari APBN perlu diimbangi dengan kualitas pendidikan yang terus meningkat lebih baik. Dalam hal anggaran kesehatan gerindra berharap agar anggaran kesehatan dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah stunting meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan terutama di wilayah kepulauan dan daerah 3T.
Nasdem
Fraksi Nasdem berpendapat pemerintah agar mendorong agroindustry dengan memberikan porsi yang lebih besar terhadap proses hilirisasi sektor pangan sebagai upaya pemenuhan bahan kebutuhan pokok, perluasan kesempatan kerja dan usaha pemberdayaan produksi dalam negeri perolehan devisa pengemnbagan sektor eknomi lainnya, serta perbaikan perekonomian masyarakat di pedesaan. Lebih lanjut, fraksi nasdem memandang bahwa anggaran subsidi yang awalnya digunakan untuk mobil listrik lebih baik disalurkan ke sektor produktif yang berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak seperti sektor pertanian. Pemerintah juga diharapkan memperluas cakupan jaminan sosial tenaga kerja kepada kelompok petani, nelayan, pekebun, peternak, UMKM sebagai strategi jaring pengaman sosial pencegahan kemiskinan
PKB
Fraksi PKB mendorong pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu dengan meningkatkan produksi pangan dalam negeri dan menjaga stabilitas harga agar tidak membuat guncangan ekonomi terutama pada kelompok menengah ke bawah. Dalam hal belanja bidang pendidikan fraksi PKB juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan nasib guru, terutama mereka yang masih berstatus honorer.
Selain itu praktik PKB juga meminta kepada pemerintah agar APBN dapat menjadi shock absorber dan memberikan bantuan sosial yang dapat menjadi social safety net mengingat tahun 2024 ketidakpastian global masih tinggi dan di dalam negeri memasuki tahun politik sehingga pemerintah harus meningkatkan ketepatan sasaran dari program bantuan sosial. PKB juga berpendapat agar dana desa terus ditingkatkan sehingga mencapai Rp 5 miliar per desa agar desa dapat menjadi tulang punggung perekonomian dan peningkatan pemerataan pembangunan.
Demokrat
Fraksi Partai Demokrat berpendapat pemerintah agar dapat mengoptimalkan pendapatannya untuk melakukan penguatan belanja yang berkualitas dan memastikan setiap penggunaan anggaran didasarkan pada spending better yang prioritas, efektif dan efisien. Fraksi Partai Demokrat berpendapat angka defisit dan inflasi perlu dijaga agar tidak menggerus kesejahteraan rakyat, di sisi lain pemerintah juga harus berhati-hati dalam mengelola utang dalam pembayaran utang dan bunganya agar tidak menjadi beban APBN. Selain itu untuk mengurangi angka kemiskinan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat fraksi Demokrat mengingatkan kepada pemerintah untuk tetap fokus dalam program terkait lapangan kerja, dan lingkungan, serta lebih memperhatikan pengembangan dan pemeliharaan museum agar mendukung kemajuan ilmu pengetahuan kebudayaan dan pembangunan peradaban manusia di Indonesia
PKS
Fraksi PKS memberikan 30 catatan antara lain pemerintah harus meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi sehingga tingkat pengangguran kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dapat diturunkan secara signifikan. Kesejahteraan petani, nelayan, serta daya beli rakyat harus dapat ditingkatkan. Fraksi mendorong agar pemerintah memberi insentif PPh atas honor yang diterima para pekerja Posyandu, kader relawan pegiat sosial lain yang dibiayai APBD atau dana desa sehingga tidak ada pengurangan berupa pemungutan PPh atau yang lainnya. Lebih lanjut fraksi PKS berpendapat target indeks pembangunan manusia 2024 harus tercapai ,pemerintah harus mempercepat perbaikan IPM di daerah-daerah yang memiliki IPM terendah di Indonesia.
PAN
Fraksi PAN mendorong agar pertumbuhan ekonomi dapat semakin inklusif dengan mendorong UMKM sebagai motor penggerak ekonomi yang dapat menghasilkan lapangan pekerjaan dan menurunkan angka pengangguran dengan meningkatkan subsidi energi tahun 2024. Fraksi PAN meminta agar pemerintah dapat mengarahkan subsidi listrik untuk diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan miskin serta menyesuaikan tarif bagi pelanggan non subsidi untuk tetap menjaga daya beli masyarakat di tahun depan
PPP
Fraksi PPP menekankan pentingnya pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap kesejahteraan di sektor keagamaan yakni guru ngaji yang selama ini berperan besar dalam masyarakat tapi belum tersentuh kebijakan dan anggaran pemerintah. Selain itu fraksi PPP berpendapat perlu adanya peningkatan anggaran untuk program-program perlindungan sosial yang tepat sasaran untuk memastikan bahwa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang membutuhkan. {sumber}
