Berita Golkar – Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto buka suara soal wacana hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang didorong capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Airlangga menegaskan partainya dan koalisi akan menolak.
“Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan partai koalisinya itu pasti akan menolak,” kata Airlangga kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Airlangga lantas mengungkit koalisi pemerintahan kini. Dengan masuknya Partai Demokrat, dia menyebut partai di luar pemerintahan semakin sedikit. “Kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah pertama dengan Mas AHY masuk, jadi ini yang di luar pemerintah semakin sedikit,” ujarnya.
Ganjar sebelumnya mengatakan hak angket menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu.
Dalam keterangannya, Senin (19/2), menurut Ganjar, hak angket, yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024. Pelaksanaan pilpres diduga sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Senin (19/2).
Ganjar mengatakan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 harus disikapi. Menurutnya, partai pengusung dapat mengusulkan hak angket di DPR.
Diketahui, partai pengusung Ganjar yang berada di DPR ialah PDIP dan PPP. Menurutnya, usulan untuk mengajukan hak angket di DPR, dalam hal ini PDIP dan PPP, telah disampaikan dalam rapat TPN, pada Kamis (15/2). {sumber}
