Berita Golkar – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Ekonomi sekaligus Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons terkait isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Airlangga mengatakan bahwa dirinya dan Partai Golkar tidak akan melakukan hal tersebut.
“Tidak ada, partai Golkar tidak akan melakukan itu dan jauh dari pada, tidak ada pembahasan sama sekali di DPR,” kata Airlangga pada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (17/1/2024).
Ia pun menegaskan bahwa para menterinya di Kabinet Indonesia Maju dan Koalisi Indonesia Maju mendukung kinerja Jokowi selama menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia.
“Tapi saya tegaskan bahwa hari ini, dengan susunan kabinet yang ada, pak presiden didukung lebih dari 80%. Apalagi ditambah koalisi Indonsesia Maju. Jadi kami yakin itu tidak ada,” ujarnya.
Seperti diketahui, sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 mendatangi Menko Polhukam Mahfud Md untuk menyampaikan permintaan mengenai pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka datang untuk mengusulkan pemakzulan Presiden Jokowi dari pemilu.
“Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta pemilu tanpa Pak Jokowi,” kata Mahfud Md saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (9/1).
Mahfud mengatakan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan hal tersebut.
“Itu silakan saja kalau ada yang melakukan itu. Tetapi berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) untuk memakzulkan presiden itu ya syaratnya lima. Satu, presiden terlibat korupsi, terlibat penyuapan, melakukan penganiayaan berat, atau kejahatan berat, misalnya membunuh atau apa dan sebagainya,” kata Mahfud di Surabaya, Rabu (10/1).
“Lalu yang keempat melanggar ideologi negara. Nah yang kelima, melanggar kepantasan, melanggar etika gitu,” lanjutnya. {sumber}
