Berita Golkar – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Airlangga Hartarto buka suara ihwal pengubahan format debat capres dan cawapres dibandingkan pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
Pasangan Prabowo-Gibran bakal mengikuti keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal debat capres dan cawapres. Format debat capres dan cawapres pada Pilpres 2019, KPU menggelar lima kali debat dengan komposisi satu kali debat khusus cawapres, dua kali khusus capres,dan dua kali diikuti capres-cawapres.
KPU mengubah format debat pada Pilpres 2024. Debat capres maupun cawapres akan didampingi pasangannya dengan porsi tertentu. Cawapres akan mendampingi pasangannya, begitu pula sebaliknya.
Proporsi bicara capres dan cawapres berbeda, tergantung agenda debat, apakah debat capres atau debat cawapres. Saat debat capres, porsi capres untuk bicara lebih banyak. Begitu pula saat debat cawapres.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Airlangga Hartarto mengatakan bakal mengikuti keputusan KPU. “Debat capres-cawapres biasa saja. Dilaksanakan saja sesuai keputusan KPU,” kata dia, saat ditemui wartawan di Ono Cafe Solo, Selasa (5/12/2023).
Menurut Airlangga, pasangan capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo-Gibran siap mengikuti debat dengan format yang telah diputuskan penyelenggara pemilu. Domain format debat capres dan cawapres merupakan wewenang KPU. “Intinya, akan diikuti dan dilaksanakan sesuai keputusan KPU,” kata dia.
Sebelumnya, cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka mengaku siap mengikuti debat capres dan cawapres. Namun, Gibran enggan membeberkan secara jelas persiapan dalam menghadapi debat perdana. Dia hanya meminta doa semua pihak agar pelaksanaan debat capres-cawapres berjalan lancar. “Ya nanti dipersiapkan. Doakan berjalan lancar,” kata dia.
Adapun debat tahap I dijadwalkan digelar pada 12 Desember 2023. Tema yang diangkat seputar hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. {sumber}
