Berita Golkar – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengaku setuju dengan wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD demi efisiensi anggaran, sebagaimana yang digulirkan Presiden RI Prabowo Subianto. Namun menurutnya, pemilihan bupati/walikota lebih baik tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
“Paling bagus menurut saya memang gubernur dipilih oleh DPRD saja. Pertimbangan adalah karena kekuasaan dan wewenang gubernur hanya perpanjangan tangan pemerintah pusat. Tapi untuk bupati/walikota, lebih bagus untuk tetap langsung,” kata Irawan, Sabtu (14/12/2024), dikutip dari Inilah.
Politikus Partai Golkar ini mengakui bahwa perpindahan pemilihan kepala daerah ke DPRD dapat mengefisiensikan anggaran pelaksanaan Pilkada. Sebab, kata Irawan, bongkar pasang kebijakan pelaksanaan Pilkada di Indonesia selama ini tidak berjalan efisien.
Ia meyakini kepala daerah bisa lebih berkualitas dengan biaya yang efisien jika dipilih DPRD. “Kita sudah coba mengefisienkan lewat pemilihan serentak, ternyata maksud kita melakukan efisiensi tidak tercapai. Implementasinya justru mahal dan rumit,” papar Irawan.
Meski begitu, dia mengingatkan, gelaran Pilkada Serentak merupakan salah satu amanat dari asas otonomi daerah. Maka dari itu, untuk tingkat kabupaten/kota sebaiknya tetap diselenggarakan pemilihan langsung.
“Jadi daerah punya otonomi memilih sendiri siapa kepala daerahnya. Dalam desain kebijakan desentralisasi kita, otonomi daerah itu ada pada pemerintahan Kabupaten/Kota. Provinsi melakukan tugas pembantuan (dekonsentrasi) atau sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggulirkan wacana pengembalian kewenangan DPRD untuk memilih gubernur dan bupati/wali kota. Hal ini diutarakan saat menghadiri puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.
Mulanya, Prabowo menyoroti mahalnya biaya Pilkada yang baru-baru ini dilaksanakan. Ia pun mencontohkan negara lain yang bisa efisien dalam menjalankan pemilihan pemimpin daerah.
“Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari dari negara walaupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” kata Prabowo.
“Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih Gubernur, milih Bupati,” ungkapnya menambahkan.
Prabowo pun menilai negara-negara tersebut tidak perlu menghabiskan banyak uang hanya untuk menyelenggarakan Pilkada. Ia meyakini tingginya anggaran yang dikeluarkan untuk Pilkada bisa dialihkan untuk kebijakan penting lainnya. “Efisien enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya saja,” ucapnya. {}
