Berita Golkar – Guru Besar Universitas Nasional (UNAS), Prof. Yuddy Chrisnandi menyoroti banyaknya jumlah kementerian yang akan dijalankan oleh Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Sebagai implikasi logis dari banyaknya kementerian ini, Yuddy menekankan agar nomenklatur dari Kementerian PAN RB dihapuskan.
Hal ini disampaikan oleh Yuddy Chrisnandi saat menjadi pemateri dalam diskusi Majelis Nasional KAHMI (Korps Alumni HMI) dengan tema ‘Keterpenuhan Sumberdaya Alam dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Indonesia Untuk Membangun Kedaulatan Ekonomi Indonesia Maju’ di Kemenpora, Jakarta, Jumat (18/10/2024).
Yuddy yang juga politisi Partai Golkar itu menilai wajar dan memang menjadi hak prerogatif presiden untuk menyusun kabinetnya. Apalagi dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan menjalankan 17 program andalan. Sehingga Prabowo sebagai presiden membutuhkan banyak menteri.
“Dari 17 program andalan pemerintahan Prabowo ini mungkin yang diejawantahkan sehingga membutuhkan banyak menteri dengan hampir semua pos ada wakil menterinya. Dengan demikian sebenarnya nomenklatur dari Kementerian PAN RB (Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) sudah tidak relevan lagi digunakan,” tutur Dewan Pakar Partai Golkar 2019-2024 ini dikutip redaksi Golkarpedia.
Mengapa Yuddy Chrisnandi menyarankan agar Kemenpan RB diubah nomenklaturnya? Karena menurutnya prinsip reformasi birokrasi di pemerintahan Prabowo sudah gagal, apabila menilik jumlah kementerian dengan segudang menteri dan wakil menteri yang diprediksi mencapai lebih dari 100 orang.
“Reformasi birokrasinya sudah jelas, gagal. Karena reformasi birokrasi itu memperpendek rentang kendali kewenangan. Mengurangi struktur dari kelembagaan pemerintah yang memiliki fungsi-fungsi yang sama. Jadi kalaupun dipecah harus fungsi yang berbeda dan bisa mendelivered program pembangunannya. Bukan justru menambah jabatan yang demikian banyak,” tegas eks Dubes RI untuk Ukraina ini.
Sebagai solusi, ia menyarankan Presiden terpilih nantinya menggunakan nomenklatur pelayanan publik sebagai pengganti reformasi birokrasi. Sehingga di satu sisi, masyarakat akan makin mudah memahami peran dan fungsi kementerian yang dimaksud.
“Saya menyarankan Kementerian PAN RB, RB ini diganti jadi Kementerian PAN dan Pelayanan Publik saja. Karena akhir dari reformasi birokrasi itu pelayanan publik yang baik, yang betul-betul bisa sesuai dengan harapan masyarakat umum. Jadi Sudah tidak relevan lagi nama Kementerian PAN RB,” pungkas Prof. Yuddy Chrisnandi yang pernah menjabat sebagai Menteri PAN RB periode 2014-2016 ini. {redaksi}
