Berita Golkar – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak masyarakat untuk tidak menjadi Golput di Pemilu 2024. Tak hanya itu, ia turut menghimbau masyarakat untuk menolak praktik money politic yang identik untuk membayar suara masyarakat guna memenangkan calon pejabat masuk ke dalam sistem pemerintahan.
“Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, di Pemilu 2019 lalu ada sekitar 34,75 juta pemilih atau sekitar 18,02 persen dari total pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya atau Golput. Angka tersebut sudah menurun dari Pemilu 2014, yang mencapai 58,61 juta pemilih atau sekitar 30,22 persen dari total pemilih terdaftar. Di Pemilu 2024, mari kita gunakan hak pilih dengan bijak. Jangan menjadi Golput, karena satu suara sangat menentukan nasib Indonesia di masa depan,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (13/12/2023).
Pernyataan itu ia sampaikan saat mengikuti gelaran Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di delapan kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, Rabu (13/12/23).
Dalam Safari Politik hari ke-enam di Dapil 7 Jawa Tengah, Bamsoet mendatangi masyarakat di delapan kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, antara lain Banjarmangu, Madukara, Banjarnegara, Sigaluh, Bawang, Pagedongan, Klampok, dan Susukan. Total sudah 15 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara yang telah dikunjungi Bamsoet dan 18 Kecamatan di Kabupaten Purbalingga untuk bertemu para tokoh masyarakat.
Mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, selain Golongan Putih yang tidak menggunakan hak pilih, dirinya juga mengajak masyarakat jangan sampai terpapar Golput sebagai Golongan Pencari Uang Tunai/money politic.
Ia menuturkan, pada Pemilu 2019 lalu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam salah satu surveinya menemukan bahwa 40% responden mengakui menerima uang dari para peserta Pemilu 2019 tetapi tidak mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka. Sementara 37% lainnya mengaku menerima pemberian uang dan mempertimbangkan si pemberi untuk dipilih.
“Menghadapi Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan (IKP) tematik mengenai isu politik uang. Didalamnya menempatkan politik uang sebagai salah satu dari lima kasus terbesar dalam isu kerawanan Pemilu,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI menerangkan, politik uang sangat berbahaya bukan hanya bagi perkembangan demokrasi melainkan juga bagi perkembangan mental, akhlak, dan karakter bangsa. Baginya, politik uang juga dapat menjadikan demokrasi Indonesia bukan menjadi demokrasi Pancasila, melainkan menjadi demokrasi NPWP (Nomor Piro Wani Piro).
“Jangan sampai mereka yang terpilih dalam Pemilu bukan karena integritas, kredibilitas, maupun popularitas, melainkan karena ‘isi tas’. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah hal ini,” pungkas Bamsoet.
Turut hadir antara lain, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banjarnegara Agus Junaidi, Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah Partai Golkar Dapil Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen Dwi Nugroho Marsudianto, serta para Caleg Partai Golkar DPRD Kabupaten Banjarnegara. {sumber}
