Berita Golkar – Berikut sosok Bupati Bulungan, Syarwani, yang menjadi sorotan publik setelah dirinya disangka sebagai politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu. Awalnya kedatangan Syarwani di Bandara Yogyakarta International Airport (YAI), mencuri perhatian wartawan.
Saat Ketua Umum PDIP yang meminta kepala daerah menunda mengikuti retret di Magelang, tiba-tiba sosok Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu telah berada di bandara itu. Terang saja keberadaannya Masinton menarik perhatian sejumlah wartawan.
Mengenakan topi dan berbaju berwarna putih, pria itu bukan alias hanya mirip lah Masinton PDIP sempat didekati sejumlah wartawan untuk diwawancarai. Sejumlahnya pernyataan lantas diajukan?
“Pak, izin pak, soal instruksi ini Pak, Bu Mega, Pak? tanya wartawan, dikutip dari Tribunnews.
“Oh, saya…gak ke sana,” jawabnya.
“Ini rencana mau kemana sekarang? Sekarang ini?
“Saya mau ke Jogja,” jawabnya.
“Oh, ke Jogja. Gak ke Magelang?
“Oh lain-lain sorry,” jawabnya.
Diduga wartawan masih belum tahu, pria itu bukan sosok politisi PDIP itu sehingga masih saja bertanya.
“Ada agenda apa, Pak? Di Jogja, Pak? Pak, mungkin persiapan retret di Magelang, Pak? Pak, sedikit, Pak, komentar soal instruksi Bu Mega, Pak? Pak, satu arah dengan perintahnya Mega, ya? tanya wartawan.
“Oh, enggak. Terima kasih, Pak,” katanya.
Profil Syarwani
Syarwani berhasil menang di Pilkada Bulungan 2024 bersama dengan Kilat.
Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Syarwani memiliki total kekayaan Rp 2,6 miliar.
Syarwani merupakan Bupati Petahana Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Selama menjabat sebagai Bupati, sepertinya harta kekayaannya tidak banyak bertambah.
Diketahui, dari laman LHKPN KPK, tercatat harta kekayaan Syarwani Rp. 2.685.159.204 Dibandingkan pada tahun 2023, harta kekayaan Syarwani Rp.2.257.807.698. Artinya dalam kurun waktu satu tahun harta kekayaan Syarwani naik Rp 400 Juta.
Kini Syarwani kembali terpilih menjadi Walikota Bulungan. Syarwani adalah politisi tulen asal Bulungan.
Pria kelahiran Tanjung Palas, Bulungan, 46 tahun silam ini menduduki kursi anggota DPRD Bulungan selama 20 Tahun.
Karier politiknya dimulai pada tahun 1999, saat ia menjabat sebagai Sekretaris PAC Partai Golkar, Tanjung Palas, dan juga sebagai anggota DPRD Bulungan. Lambat laun, karier politiknya semakin naik.
Pada tahun 2004, dirinya terpilih kembali menjadi anggota DPRD Bulungan. Di saat yang sama, kariernya di kepengurusan Partai Golkar, beranjak naik dengan menjadi Sekretaris DPD Golkar Bulungan.
Pada pemilu 2009, untuk ketiga kalinya, ia terpilih kembali menjadi anggota dewan di Bulungan. Lulusan S2 Univeristas Brawijaya Malang, ini pun berhasil menjadi Wakil Ketua DPRD Bulungan.
Kariernya di partai ikut terkerek naik, kali ini menjadi Ketua Harian DPD Partai Golkar. Puncak karier di dewan Bulungan tercapai, saat ia terpilih menjadi Ketua DPRD Bulungan pada pemilu 2014.
Selama lima tahun dirinya memimpin DPRD Bulungan, hingga pada pemilu 2019, Syarwani mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kaltara.
Baru setahun menjadi anggota dewan di Kaltara, bapak tiga anak ini memutuskan untuk mengundurkan diri dan maju di ranah eksekutif, yakni sebagai Calon Bupati Bulungan pada Pilkada 2020.
Didukung Partai Golkar, Hanura, dan Perindo, ia berpasangan dengan Wakil Bupati Bulungan petahana, Ingkong Ala.
Berdasarkan hasil rekapitulasi sementara KPU, pasangan Syarwani-Ingkong Ala unggul dengan 42,9 persen suara, dengan data masuk menunjukan angka 60,84 persen.
Saat ditanyakan mengenai optimismenya menang dalam Pilbup Bulungan, Syarwani yakin suaranya tetap unggul dan stabil. “Ya kami yakin, tapi kami masih menunggu hasilnya nanti,” ujarnya.
Dia pun belum akan mendeklarasikan kemenangan, sebab saat ini Kabupaten Bulungan masih dalam suasana duka, pasca meninggalnya Bupati Sudjati, setelah terkonfirmasi positif covid-19. “Untuk saat ini belum ya, karena masih suasana berduka,” tuturnya.
Riwayat Pendidikan
SD Inpres 030 Tanjung Palas Hulu
SMPN 1 Tanjung Palas
SMAN Tanjung Palas
S1 FKIP Universitas Mulawarman
S2 Univertas Brawijaya
Riwayat Pekerjaan
Anggota DPRD Kabupaten Bulungan (1999—2004)
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulungan (2009—2014)
Ketua DPRD Kabupaten Bulungan (2014—2019)
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (2019—2020)
DATA HARTA
- TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.925.000.000
Tanah dan Bangunan Seluas 1400 m2/300 m2 di KAB / KOTA BULUNGAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.575.000.000
Tanah Seluas 1514 m2 di KAB / KOTA BULUNGAN, HASIl SENDIRI Rp. 200.000.000
Tanah Seluas 699 m2 di KAB / KOTA BULUNGAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
- ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 309.000.000
MOTOR, YAMAHA 440/XEON Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.9.000.000
MOBIL, TOYOTA FORTUNER VRZ Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 118.250.000
SURAT BERHARGA Rp. —-
KAS DAN SETARA KAS Rp. 332.909.204
HARTA LAINNYA Rp. —-
Sub Total Rp. 2.685.159.204
III. HUTANG Rp. —-
TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.685.159.204
Masinton tunda ikut Retret
Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menunda keberangkatannya ke Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti retret bersama seluruh kepala daerah.
Masinton mengatakan untuk sementara dirinya menunda keberangkatan sampai ada instruksi lanjut dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Mohon ijin Sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati Sukarnoputri,” kata Masinton saat dikonfirmasi, Jumat (21/2/2025).
Megawati memang telah menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda mengikuti retret di Akmil Magelang.
Instruksi tersebut disampaikan Megawati melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025).
Dalam surat tersebut tertulis, Megawati menegaskan bahwa permintaan penundaan ini berkaitan dengan dinamika politik nasional yang terjadi, terutama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Megawati menyatakan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan AD-ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang menyebutkan bahwa Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai.
Dalam surat itu, Megawati menyampaikan dua poin penting, yakni; pertama, kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 28 Februari 2025.
“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulisnya.
Kedua, tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.
Diberitakan, seluruh kepala daerah yang tergabung dalam PDIP dijadwalkan mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah, mulai Jumat, 21 Februari 2025, hingga sepekan ke depan.
Namun, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi mendadak yang meminta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP menunda keberangkatan mereka.
Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons terhadap penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK, yang membuat partai banteng itu merapatkan barisan.
Megawati menegaskan bahwa kepala daerah yang sudah dalam perjalanan ke Magelang harus berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut. {}
