Berita Golkar – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golongan Karya (Golkar) Bali, I Nyoman Sugawa Korry, membantah tidak memberikan keleluasaan bagi ketua partai di tingkat kabupaten/kota saat Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
“Nggak ada, semua bebas memilih siapa pun, buktinya setelah pileg tidak ada sanksi apa-apa. Jadi semua berjalan dengan baik sesuai dengan hak demokrasi mereka, jadi memilih siapapun bagi kita ndak masalah,” kata Korry saat ditemui di kantor DPRD Bali, Selasa (4/3/2025), dikutip dari Detik.
Hanya saja, jelas Korry, ada dasar kebijakan Partai Golkar Bali di bawah kepemimpinannya. Misalnya, yang sudah menjadi wakil ketua DPRD kabupaten/kota harus naik ke provinsi. “Yang sudah empat kali naik ke pusat, itu arah kebijakan saya selaku ketua DPD,” lanjutnya.
Mantan Wakil Ketua DPRD Bali itu mengaku memberikan contoh ketika dirinya naik tingkat untuk mencalonkan ke calon DPR RI. “Jadi kami misalnya ketua DPD tetap di provinsi tiga kali itu ya enggak,” kata dia.
Korry siap jika direkomendasikan oleh DPP Partai Golkar ditunjuk sebagai ketua partai lagi. Dia masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pusat.
“Tergantung DPP kalau DPP memang menghendaki ya saya siap kalau tidak juga nggak apa. Artinya kan siap, tetapi menunggu DPP,” ungkap pria asal Buleleng itu.
Korry juga menyinggung hasil Pileg 2019 saat suara partai berlambang beringin itu turun tiga suara. Pada saat itu Partai Golkar Bali dipimpin oleh Gde Sumarjaya Linggih alias Demer sebagai pelaksana tugas (plt) ketua partai.
“Sama seperti sekarang, kalau misal harus menjabat ya banyak ketua DPD II yang tidak menjabat, tetapi berpotensi jadi ketua,” ungkap Korry.
Sebelumnya, Ketua DPD II Partai Golkar se-Bali berkumpul menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Bali. Para pimpinan Partai Golkar di masing-masing kabupaten dan kota itu berkumpul untuk menentukan ketua DPD Partai Golkar Bali selanjutnya.
Ketua DPD Partai Golkar Denpasar, I Wayan Wandhira, mengatakan sudah ada dua nama calon ketua Golkar Bali yang muncul, yakni petahana I Nyoman Sugawa Korry dan anggota DPR RI sekaligus Ketua Bidang Bappilu Bali-Nusra DPP Partai Golkar, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer.
“Yang jelas yang baru kami dengar ada dua kandidat, yaitu Pak Sugawa Korry incumbent dan Pak Demer,” kata Wandhira kepada detikBali, Senin (3/3/2025).
Wandhira menyampaikan hasil pertemuan dengan sembilan ketua Partai Golkar kabupaten/kota. Menurut Wandhira, mereka menginginkan adanya keleluasaan bagi ketua tingkat kabupaten/kota saat penentuan calon legislatif di masing-masing dapil-nya.
Dari sini terlihat ada sinyal Ketua DPD Partai Golkar kabupaten/kota lebih condong ke Demer. Pasalnya, saat Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, Wandhira mengaku adanya tekanan dan harus tunduk kepada instruksi dari provinsi.
Sehingga, tidak ada keleluasaan bagi kader di tingkat kabupaten/kota untuk menentukan siapa calon legislatif yang layak dicalonkan dan mendapatkan nomor urut satu.
“Karena kemarin kan fenomena calon ditolak, digeser (nomor urut), dan sebagainya. Kan kami tahu karakter calon masing-masing, ketua-ketua merasa tidak memiliki peran sebagai ketua di masing-masing kabupaten/kota,” ungkap Wandhira.
Walhasil, ketika instruksi dari provinsi tidak sesuai dengan usulan yang diberikan oleh kabupaten/kota, calon-calon tersebut tidak maksimal untuk mendapatkan suara. Hal itu menjadi kerugian juga bagi Partai Golkar di kabupaten/kota.
“Mereka (ketua Golkar kabupaten/kota) berharap siapa pun yang jadi ketua mendapatkan keleluasaan bagi kami meskipun diberikan masukan oleh provinsi, tetapi 80 persenlah kami diberikan ruang untuk menentukan kami bagaimana di kabupaten/kota, itu hasil diskusi kami,” jelas Wandhira. {}
