Berita Golkar – Golkar adalah partai yang tumbuh dengan semangat karya dan kekaryaan. Sebuah organisasi politik yang tidak hanya bertumpu pada kemenangan electoral, tapi juga pada kesinambungan kepemimpinan berbasis kaderisasi.
Dalam konteks kepemimpinan di Partai Golkar Provinsi Riau, ada sebuah prinsip tak tertulis yang sering kali dipatuhi: Ketua DPD Partai Golkar idealnya berasal dari penguasa. Namun, prinsip ini harus tetap berlandaskan logika historis dan penghormatan terhadap konstitusi partai.
Pendekatan Logis-Historis: Mengutamakan Kader Internal sebagai Keniscayaan Ideologis
Partai Golkar memiliki sejarah panjang dalam menjaga soliditas internal dengan selalu mengutamakan kadernya sendiri untuk memimpin partai, termasuk dalam kondisi ketika Partai Golkar tidak memenangkan kontestasi Pilkada.
Jika seorang eksekutif dari Partai Golkar terpilih sebagai kepala daerah, hal itu menjadi nilai tambah. Namun, jika Partai Golkar kalah dalam Pilkada, hal itu tidak serta-merta membuat partai kehilangan arah.
Justru dalam kondisi ini, Partai Golkar harus semakin mengedepankan kader internalnya sebagai bentuk penghormatan terhadap proses kaderisasi dan konstitusi partai, dikutip dari RiauSatu.
Sejarah telah membuktikan bahwa Partai Golkar tetap mampu menjaga eksistensinya meskipun tidak memenangkan Pilkada, dengan tetap mengedepankan kader internal dalam kepemimpinan DPD. Ini bukan sekadar pilihan strategis, melainkan sebuah keniscayaan ideologis.
Berikut adalah contoh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar yang berhasil meningkatkan jumlah kursi legislatif untuk partai di DPRD, meskipun tidak menjabat sebagai eksekutif di daerahnya.
Tubagus Ace Hasan Syadzily, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat.
Pada Pemilu 2024, di bawah kepemimpinan Tubagus Ace Hasan Syadzily, Partai Golkar Jawa Barat mengalami peningkatan perolehan kursi legislatif.
Jumlah kursi DPR RI yang diperoleh meningkat dari 14 kursi pada 2019 menjadi 18 kursi pada 2024, menunjukkan kenaikan sekitar 28,6 persen. Di tingkat DPRD Provinsi Jawa Barat, perolehan kursi naik dari 16 menjadi 20, meningkat 25 persen.
Selain itu, di tingkat DPRD kabupaten/kota, jumlah kursi bertambah dari 194 menjadi 211, yang berarti peningkatan sekitar 8,8 persen.
Asep Eka Mulyana, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Majalengka.
Asep Eka Mulyana mampu meningkatkan jumlah kursi DPRD Kabupaten Majalengka dari 6 kursi pada 2019 menjadi 10 kursi pada Pemilu 2024, yang berarti peningkatan sekitar 66,7 persen.
Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif di tingkat DPD Partai Golkar dapat berkontribusi signifikan dalam meningkatkan perolehan kursi legislatif, meskipun tanpa posisi eksekutif di pemerintahan daerah.
Pendekatan Logis-A-Historis: Membiarkan Orang Asing Menyetir Kapal Besar
Sebaliknya, ada fenomena yang tidak sejalan dengan logika historis Partai Golkar, yakni menyerahkan kepemimpinan DPD kepada sosok eksekutif yang tidak pernah memiliki rekam jejak di Partai Golkar. Ini tidak hanya bertentangan dengan tradisi partai, tetapi juga menginjak-injak konstitusi Partai Golkar.
Partai Golkar bukanlah partai yang bisa dipimpin oleh mereka yang tiba-tiba muncul dari luar, tanpa pemahaman tentang nilai-nilai karya kekaryaan.
Seorang pemimpin Partai Golkar haruslah lahir dari proses kaderisasi, bukan sekadar hadir karena faktor kekuasaan atau kepentingan pragmatis. Jika seorang eksekutif yang tidak pernah berjuang di Partai Golkar, tidak pernah membangun partai.
Bahkan, tidak memahami nilai-nilai dasar Partai Golkar tiba-tiba diminta untuk memimpin DPD, maka itu adalah penghinaan terhadap seluruh kader yang telah lama berjuang.
Partai bukan sekadar kendaraan yang bisa dinaiki siapa saja, tetapi sebuah institusi yang harus dijaga dengan penuh komitmen dan loyalitas.
Realitas Politik 2024 di Provinsi Riau: Menerima Kenyataan dengan Kepala Tegak
Pada Pemilu 2024, Partai Golkar Riau menghadapi kenyataan bahwa kemenangan di Pilkada tidak berada di tangan partai. Namun, apakah ini berarti Partai Golkar harus mencari pemimpin dari luar? Tentu tidak!!!
Justru dalam situasi seperti ini, Partai Golkar harus semakin teguh dalam mempertahankan kader internalnya, menjaga marwah partai, dan memastikan bahwa kepemimpinan tetap berada di tangan mereka yang memiliki sejarah dan loyalitas terhadap Partai Golkar.
Partai Golkar bukanlah partai yang bisa dibeli atau disewa. Ini adalah rumah besar yang telah melahirkan banyak pemimpin, dan sudah seharusnya kepemimpinan dipegang oleh mereka yang telah berjuang sejak lama.
Menerima kenyataan politik 2024 bukan berarti menyerahkan kepemimpinan kepada orang luar, melainkan memperkuat barisan kader yang telah terbukti mampu membawa Partai Golkar tetap eksis dan berpengaruh.
Penutup
Dalam politik, ada pepatah lama yang berbunyi: “Jangan serahkan kunci rumah kepada orang yang bahkan tidak tahu letak dapurnya.”
“Lebih baik kita memilih kapten yang sudah pernah naik dek kapal Golkar, daripada mengundang orang asing yang bahkan belum pernah menyentuh tali-temali!”
“Golkar itu kapal besar, bukan sampan sewaan. Jangan biarkan orang yang baru belajar berenang tiba-tiba mau jadi kapten!”
“Menyerahkan Golkar kepada orang luar itu seperti kasih ikan asin ke kucing—sekali dikasih, bukan cuma dimakan, tapi tempat penyimpanannya juga diacak-acak!”
Terima kasih. Pantang Mundur! {}
Oleh: Albion Zikra, Sekretaris Depidar IV SOKSI Provinsi Riau
