Berita Golkar – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan sejumlah catatan penting dalam Rapat Paripurna ke-16 Tahun 2025. Catatan tersebut dibacakan langsung oleh Bendahara Fraksi Golkar, Syarifatul Sya’diah.
Ia menegaskan bahwa pandangan umum Fraksi Partai Golkar ini adalah bentuk komitmen untuk menyuarakan aspirasi masyarakat sekaligus menjalankan fungsi DPRD Kaltim dalam pembentukan peraturan daerah yang akuntabel dan berpihak pada kepentingan publik.
“Setelah mencermati rancangan RPJMD 2025–2029 yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Kaltim, Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah perhatian penting sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional kami,” ujar Syarifatul di hadapan pimpinan dan anggota dewan, Senin (2/6/2025), dikutip dari NiagaAsia.
Pada poin pertama, Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasinya atas kerja pemerintah provinsi yang telah menyusun dan menyampaikan nota penjelasan terhadap RPJMD Tahun 2025–2029 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Mereka menilai bahwa proses penyusunan dokumen perencanaan ini telah dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan terintegrasi.
RPJMD Kaltim, menurut Fraksi Partai Golkar, telah diselaraskan dengan berbagai kebijakan nasional, mulai dari Asta Cita (8 prioritas pembangunan nasional), proyek strategis nasional, kegiatan prioritas utama, hingga arah kebijakan wilayah dan indikator pembangunan nasional.
Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan di tingkat daerah tidak berjalan sendiri. Akan tetapi menjadi bagian penting yang diharapkan dapat memperkuat visi pembangunan nasional.
“Sinkronisasi ini sangat penting untuk memastikan pembangunan Kaltim berjalan sinergis dan berkontribusi aktif terhadap pencapaian target nasional,” jelasnya.
Dalam poin kedua, Fraksi Partai Golkar menyoroti visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2025–2029, yakni ‘Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas’, yang dinilai telah sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas nasional.
Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim juga menekankan bahwa visi ini harus mampu diterjemahkan ke dalam strategi dan program pembangunan yang konkret.
“Melalui visi ini, kami berharap Kaltim dapat memainkan peranan penting sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur,” katanya.
Partai Golkar turut menyoroti kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Kaltim sebagai peluang besar yang harus dimanfaatkan secara optimal.
Menurut mereka, IKN harus menjadi lokomotif peningkatan ekonomi daerah yang inklusif berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan pemerataan pembangunan, keberlanjutan lingkungan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal.
Lebih jauh, Fraksi Partai Golkar mendorong agar implementasi RPJMD 2025-2029 benar-benar difokuskan pada peningkatan daya saing daerah, pemerataan ekonomi, dan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kaltim.
“RPJMD 2025-2029 harus mampu menjawab tantangan dan kebutuhan nyata masyarakat, bukan hanya dokumen formal semata,” tegasnya.
Rapat paripurna ini turut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, didampingi Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana. Pandangan fraksi-fraksi ini akan menjadi dasar untuk pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah provinsi di tahapan berikutnya, termasuk pembahasan subtansi pasal per pasal dan sinkronisasi program prioritas. {}
