Berita Golkar – Diakui atau tidak, kehadiran Partai Golkar dalam barisan Kabinet Indonesia Maju pasca-Munaslub Partai Golkar di Bali sanggup memberikan perbedaan (diferensiasi) politik level tertinggi. Bukan karena seorang Airlangga Hartarto yang menjadi Menteri Perindustrian, setelah Setya Novanto terpilih.
Tetapi terletak kepada ketangguhan individu per individu dalam tubuh Partai Golkar, baik yang berada di legislatif atau eksekutif, termasuk barisan kepala dan wakil kepala daerah, tetapi kolektiviteit yang dilakukan seluruh anggota, kader, pengurus, fungsionaris, hingga simpatisan Partai Golkar.
Presiden Joko Widodo pelan-pelan mendapatkan ruang yang nyaman, bukan bagi berteduhnya seorang kader elite Banteng Merah – waktu itu – guna memamah rerumputan hijau dan air yang jernih, namun justru bagi tugas dan fungsi yang dijalankan.
Partai Golkar tidak menempatkan diri sebagai sais atau kusir pedati atau bendi bagi Jokowi, namun menyalin rupa menjadi kapal dan mualim yang memberi keseimbangan perjalanan bagi Seorang Nahkoda. Atau portir bagi seorang pendaki dan drone penembak rudal.
Momentum simbolik yang menjadi gerak pengubah itu terjadi pada bulan Ramadhan 2018. Tepatnya tanggal 23 Mei 2018, enam tahun lalu. Bertempat di kantor DPD I Partai Golkar DKI Jakarta, seluruh petinggi, kader, dan pengurus Partai Golkar menggunakan SERAGAM PUTIH sebagai simbol ‘KERJA UNTUK Indonesia’ yang jadi slogan penting Presiden Joko Widodo.
Sementara Presiden Joko Widodo menggunakan satu jaket berwarna kuning yang membalut baju putihnya. Jelas sudah, Partai Golkar memberikan ruang yang lapang kepada Joko Widodo. Yang terjadi sebelum itu, Presiden Joko Widodo adalah ‘petugas partai’.
Tak berhenti hingga itu, Partai Golkar tak memaksakan kader-kader utama dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Baik sebagai calon presiden, atau sebagai calon wakil presiden, Partai Golkar mengusung Prabowo Subianto, Ketua Umum DPP Partai Gerindra, dan Gibran Rakabuming Raka, kader PDI Perjuangan – waktu itu – yang belum satu periode menjadi Walikota Surakarta.
Gibran dipilih, lebih karena posisi sebagai putra (mahkota) Presiden Jokowi, bukan kualifikasi yang lain. Gibran dinilai lebih mampu meraup suara dari pemilih Jokowi, terutama dengan raihan tingkat kepuasan yang sangat tinggi kepada Presiden Jokowi, bahkan dibandingkan dengan lembaga kepresiden atau perdana menteri di negara-negara demokrasi Barat.
Di Asia, apalagi Asia Tenggara, bukan sesuatu yang asing. Lee Kuan Yew dan Mahathir Mohamad adalah contoh sosok yang selalu mendapatkan tingkat kepuasan tinggi, pada periode apapun mereka menjabat lagi. Rodrigo Duterte bahkan didukung untuk mengubah kontitusi, agar bisa dipilih lagi untuk tujuh tahun periode kedua.
Berbeda dengan Indonesia yang melibatkan Mahkamah Konstitusi guna mengubah undang-undang pilpres, Duterte tak melanggar pagar api. Dr M, julukan Mahathir Mohamad, hingga kini sangat sehat menjalankan posisi sebagai sosok yang kalah di distrik pemilihannya, namun sangat enjoy menjalankan peran sebagai critical thinker.
Kini?
Mohammad Bobby Afif Nasution menjadi perbincangan, setelah menerima Nomor Pokok Anggota Partai Gerindra. Bahwa Bobby Afif sudah disebut sebagai bagian dari ‘Keluarga Besar Partai Golkar’ tentu bukan sesuatu yang melanggar pakem. Sebagai Keluarga Besar, Bobby Afif tentu belum menjadi simpatisan, anggota, kader, fungsionaris, pengurus pleno, pengurus harian, dan segala bentuk jenjang ‘karir’ kaderisasi di tubuh Partai Golkar.
Berbeda dengan Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anggota dan kader PDI Perjuangan, sejauh ini Bobby belum bergabung menjadi anggota partai politik manapun. Ketika Partai Gerindra dengan sigap menjadikan Bobby sebagai anggota, bukan berarti Bobby mengabaikan Partai Golkar.
Sebab Ketua DPD I Partai Golkar Propinsi Sumatera Utara adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara yang juga mendapatkan surat tugas menuju pencalonan sebagai Gubernur Sumatera Utara. Bobby tentu tak ingin terlihat bersaing dengan kader Partai Golkar juga, sebagaimana terjadi di Daerah Khusus Jakarta. Ijeck, kini sendirian guna diusung Partai Golkar.
Namun, politik adalah kerja detil. Andaipun Bobby dan Ijeck dipasangan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera utara yang diusung Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional, sudah tentu itu berarti pengabaian atas kinerja Ijeck. Sebab Partai Golkar adalah satu kesatuan organisasi yang diikat dengan Ikrar Panca Bhakti.
Taruhlah, benar bahwa Bobby – Ijeck maju di Sumatera Utara, berarti Partai Golkar dapat poin lebih di provinsi lain. Saya membayangkan, Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional memberikan suara bulat agar kader Partai Golkar, sebut saja Ahmed Zaki Iskandar, maju sebagai Calon Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Siapa yang ditempatkan sebagai Calon Wakil Gubernur, bagi saya justru lebih baik berasal dari kalangan non partai koalisi.
Soalnya, sesuai Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta, Presiden RI menunjuk Ketua Tim Pembangunan Jakarta. Tugas-tugas utamanya adalah menjalankan Proyek Strategis Nasional yang sudah masuk dalam APBN. Belakangan, nama Gibran Rakabuming Raka menjadi Ketua Tim Pembangunan Daerah Khusus Jakarta yang ditunjuk Presiden Joko Widodo.
Jika saja setelah Presiden Terpilih dilantik, lalu Surat Keputusan Presiden Joko Widodo itu hanya berganti dengan nama Presiden Prabowo Subianto, kehadiran Gibran Rakabuming Raka masih tetap proporsional. Ketika Wakil Gubernur Terpilih berasal dari partai politik, kesan yang muncul di masyarakat, betapa partai politik sedang berebut proyek pemerintah.
Atau taruhlah Daerah Khusus Jakarta ‘gagal’ ditukar-guling dengan Sumatera Utara, bukankah masih ada Banten, Jawa Barat, dan lain-lain?
Jakarta, 28 Mei 2024
Oleh
Indra J Piliang
(Masih)
Ketua Biro Organisasi dan Kaderisasi
DPD Partai Golkar Propinsi Daerah Khusus Jakarta
