Berita Golkar – Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi (Kemendikbudristek) dipastikan mendapat anggaran tambahan pada tahun 2025. Tambahan anggaran itu akan dialokasikan untuk sejumlah program yang jadi prioritas di tahun depan.
Mendikbudristek Nadiem Anwar Makariem mengungkapkan bahwa tambahan anggaran yang disepakati bersama panja pembiayaan pendidikan DPR sebesar Rp10,4 trilliun. Menurut Nadiem, anggaran tersebut akan digunakan untuk peningkatan kesejahteraan guru dan dosen.
Ia menilai semua program yang nanti akan digulirkan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
“Salah satu komponen terbesarnya adalah program-program yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, baik itu tunjangan maupun sertifikasi,” ujar Mendikbudristek dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, dikutip dari Klik Pendidikan, Rabu (11/9/2024).
Lebih lanjut, Nadiem menambahkan komponen lain yang menjadi fokusnya nanti adalah revitalisasi sarana dan prasarana serta Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).
“Komponen-komponen itu penting untuk peningkatan kualitas universitas kita. Ditambah dengan BOPTN yang memadai, tekanan untuk peningkatan UKT juga berkurang,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk sejumlah kegiatan seperti program Sekolah Unggulan yang menargetkan empat sekolah dengan total alokasi sebesar Rp2 triliun.
Kemudian, pendanaan untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS dan keberlanjutan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan total alokasi sebesar Rp 3.79 triliun, terbagi untuk:
– TPG Non PNS yang menyasar 185.096 orang dengan nilai anggaran Rp3 triliun,
– PPG on-going dan PPG baru (prajabatan dan dalam jabatan) yang menyasar 503.171 orang dengan nilai anggaran Rp738 miliar,
– Program non gelar bagi guru dan tenaga kependidikan yang menyasar 400 orang dengan nilai anggaran Rp11 miliar.
Pendanaan Program Tunjangan Profesi Dosen (TPD), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), dan sarana prasarana PTN memiliki total alokasi sebesar Rp3.36 triliun, terbagi untuk:
– TPD yang menyasar 39.079 orang dengan nilai anggaran Rp172 miliar,
– BOPTN pendidikan tinggi yang menyasar 76 lembaga dengan nilai anggaran Rp1.17 triliun,
– Sarana dan prasarana PTN yang menyasar 76 lembaga dengan nilai anggaran Rp1.1 triliun,
– Program pembinaan PTS yang menyasar 600 lembaga dengan nilai anggaran Rp300 miliar,
– Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), Darmasiswa, Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN),
– Program non gelar pendidikan tinggi yang menyasar 15.513 orang dengan nilai anggaran Rp612 miliar.
Sarana dan prasarana perguruan tinggi vokasi (PTV) dan teaching factory SMK memiliki total alokasi sebesar Rp1.25 triliun, yang terbagi untuk:
– Sarana dan prasarana PTV yang menyasar 49 lembaga dengan nilai anggaran Rp261 miliar,
– SMK non Pusat Keunggulan yang menyasar 82 lembaga dengan nilai anggaran Rp41 miliar,
– SMK teaching factory yang menyasar 1.045 lembaga dengan nilai anggaran Rp434 miliar,
– BOPTN Vokasi yang menyasar 49 lembaga dengan nilai anggaran Rp216 miliar,
– Pendidikan non gelar vokasi yang menyasar 15.900 lembaga dengan nilai anggaran Rp55 miliar,
– Peningkatan dan penyegaran keterampilan Pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi yang menyasar 3880 orang/7 unit dengan nilai anggaran Rp250 miliar.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menilai bahwa Kemendikbudristek sebagai suatu kementerian yang sangat inovatif.
Menurutnya, terobosan yang diciptakan melalui kebijakan Merdeka Belajar, Kemendikbudristek telah mentransformasikan pendidikan agar lebih merata dan berkualitas.
“Bagi program prioritas yang mendesak namun belum tertuang di pagu saat ini, termasuk anggaran tambahan, dipastikan untuk diusulkan pada pagu perubahan di masa berikutnya,” ucapnya.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini mengapresiasi jajaran Kemendikbudristek yang telah mengelaborasi alokasi penambahan anggaran secara detail.
“Kita sudah memproyeksikan terkait kesejahteraan guru dan dosen, sarana dan prasarana perguruan tinggi, program vokasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk itu, kami menyatakan persetujuan terkait alokasi anggaran yang telah disampaikan,” pungkasnya. {}
