Berita Golkar – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak hanya melindungi Pekerja Migran Indonesia secara hukum, tetapi juga meningkatkan kapasitas mereka melalui pelatihan dan pendidikan optimal, khususnya vokasional.
Pernyataan ini disampaikan di tengah target pemerintah mencapai devisa Rp439 triliun dari remitansi Pekerja Migran Indonesia pada 2025, menjadikan mereka sebagai pahlawan devisa sekaligus wajah bangsa di mata dunia.
Pelantikan Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI baru-baru ini oleh Presiden Prabowo Subianto menandai transformasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi kementerian penuh, sebuah langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di sektor tenaga kerja global.
Sebelumnya, posisi ini dijabat oleh Abdul Kadir Karding, dan kini Mukhtarudin, anggota DPR RI sejak 2019, diharapkan membawa pendekatan baru yang lebih komprehensif.
Kontribusi Pekerja Migran Indonesia: Devisa Raksasa di Tengah Tantangan Global
Pekerja Migran Indonesia telah lama menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Menurut data Bank Indonesia, remitansi Pekerja Migran Indonesia pada 2024 mencapai Rp251 triliun, naik signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.
Untuk 2025, pemerintah menargetkan angka tersebut melonjak menjadi Rp439 triliun, didorong oleh peningkatan penempatan tenaga kerja ke negara-negara Asia seperti Jepang dan Korea Selatan, juga negara-negara Eropa, seperti Jerman. Pada triwulan I-2025 saja, devisa dari kompensasi Pekerja Migran Indonesia sudah mencapai USD74 juta, dengan remitansi total USD4,139 juta.
Namun, di balik kontribusi ekonomi ini, Pekerja Migran Indonesia sering menghadapi tantangan serius seperti eksploitasi, kekerasan, dan kurangnya keterampilan yang kompetitif. Kasus-kasus seperti perdagangan orang dan penempatan nonprosedural masih marak, terutama di kalangan pekerja informal.
Di sinilah peran Kementerian P2MI menjadi krusial: tidak hanya sebagai penyelamat, tapi juga sebagai pemberdaya.
Fokus Baru: Pelatihan Vokasional sebagai Gerbang Utama
Mukhtarudin menekankan bahwa Kementerian P2MI harus memastikan setiap pekerja migran mendapatkan pelatihan dan pendidikan optimal, terutama pendidikan vokasional. Program-program yang akan digulirkan mencakup standarisasi kurikulum vokasi untuk mengantisipasi kebutuhan pasar kerja global.
“Ini bentuk nyata negara hadir, tidak hanya melepas tenaga kerja ke luar negeri, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan,” kata Menteri Mukhtarudin, Jumat (12/9/2025), dikutip dari laman KP2MI.
Sebelum pelantikan, Kementerian P2MI di bawah Karding telah memulai inisiatif, seperti kerja sama dengan PT BIRU untuk pelatihan vokasi menuju Jepang, yang mencakup keterampilan teknis dan bahasa.
Selain itu, ada dorongan pembentukan “Kelas Migran” di SMK dan SMA sebagai ekstrakurikuler, yang membekali siswa dengan kemampuan bahasa, keterampilan kerja, dan kesiapan mental sejak dini untuk mencegah perdagangan orang.
Pelatihan khusus juga akan mencakup kurikulum Bela Negara, yang memperkuat aspek fisik, mental, budaya Indonesia, dan adaptasi di negara tujuan. Mukhtarudin juga telah meresmikan Desa Migran Emas di NTB, yang menjadi model akses informasi, keterampilan, dan pendampingan hukum bagi calon Pekerja Migran Indonesia.
Fokus ini diharapkan memperluas akses pendidikan, sehingga Pekerja Migran Indonesia tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang di luar negeri.
Dampak Jangka Panjang: Membangun Pekerja Migran Indonesia yang Mandiri dan Bangga
Inisiatif ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga identitas nasional. Dengan membekali Pekerja Migran Indonesia keterampilan vokasional, Indonesia berharap mengurangi kasus eksploitasi dan meningkatkan citra bangsa.
“Remitansi bukan sekadar kiriman uang, tapi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkap Mukhtarudin.
Mesti begitu, tantangan tetap ada, mencakup anggaran, koordinasi antarlembaga, dan adaptasi dengan perubahan regulasi internasional.
Namun, dengan dukungan Asta Cita Prabowo, Kementerian P2MI di bawah Mukhtarudin diharapkan menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, di mana Pekerja Migran Indonesia menjadi duta yang andal.
Pemerintah berjanji negara akan hadir sepenuhnya, baik sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri, untuk memastikan para pahlawan devisa ini kembali dengan martabat utuh.
Sementara itu, anggota DPR RI, Sarmuji, yakin bahwa dengan Mukhtarudin, kementerian ini akan berfokus pada penguatan regulasi dan peningkatan kualitas pelatihan. “Pekerja migran yang makin terlatih dan terdidik akan makin mampu melindungi dirinya,” beber Sarmuji. {}
