Berita Golkar – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Adde Rosi Khoerunnisa, menilai pemberlakuan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) pada Januari 2027 akan menjadi momentum emas bagi UMKM Indonesia menembus pasar Eropa.
Namun, ia mengingatkan bahwa peluang besar itu hanya bisa diraih jika pelaku usaha benar-benar siap dari sisi kualitas, sertifikasi, dan pendampingan berkelanjutan.
“Melalui I-EU CEPA, kita punya peluang besar memperluas ekspor ke Uni Eropa. UMKM Indonesia bisa masuk pasar Eropa asalkan kita dampingi dari segi kualitas, sertifikasi, hingga kemasan produk. Ini bukan sesuatu yang mustahil, asalkan kita disiplin dan memenuhi standar,” ujar Adde Rosi kepada Parlementaria dalam kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dikutip dari RMBanten.
Kampus Bisa Jadi Mitra Strategis UMKM
Adde menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam menyiapkan UMKM menghadapi pasar global. Ia mencontohkan, UIN Syarif Hidayatullah dapat berperan dalam pendampingan, riset, dan sertifikasi produk halal agar pelaku usaha kecil mampu memenuhi standar tinggi Eropa.
“Salah satu yang paling krusial itu kemampuan memenuhi persyaratan ekspor—terutama packaging dan sertifikasi halal. Di sinilah kampus bisa turun tangan membantu UMKM lokal,” katanya.
Kopi, Rempah, dan Makanan Olahan Jadi Primadona
Menurut Adde, produk pangan unggulan Indonesia seperti kopi, bumbu rempah, dan makanan olahan khas nusantara memiliki potensi besar untuk menembus pasar Eropa. “Kopi dan rempah kita punya nilai jual tinggi di Eropa. Kalau kita bantu dari segi sertifikasi dan kemasan, saya yakin produk Indonesia bisa punya tempat tersendiri,” jelasnya.
Perlu Sinergi Lintas Sektor
Meski begitu, Adde tidak menutup mata terhadap tantangan pembiayaan dan permodalan yang dihadapi UMKM. Ia menilai, keberhasilan IEU-CEPA menuntut kolaborasi konkret antara DPR, pemerintah, dan kampus.
“Tantangan utama memang di pembiayaan dan modal kerja. Karena itu, perlu ada sinergi antara BKSAP, kementerian terkait, dan perguruan tinggi agar terbentuk tim teknis yang bisa memberi masukan konkret,” ujarnya.
BKSAP Dorong Kesiapan Nasional
Lebih lanjut, Adde memastikan BKSAP DPR RI akan berkoordinasi dengan Komisi I, VI, dan XI serta kementerian seperti Perdagangan dan Koperasi-UKM untuk memperkuat kesiapan nasional dalam menjalankan kesepakatan IEU-CEPA. “Perjanjian ini bukan hanya kerja pemerintah atau parlemen, tapi kerja bersama semua pemangku kepentingan,” tegasnya.
Tarif Nol Persen, Akses Pasar Lebih Luas
Dengan pemberlakuan tarif 0 persen untuk 80 persen produk ekspor Indonesia ke Uni Eropa, Adde meyakini perjanjian ini akan memperluas akses pasar, meningkatkan investasi, dan membuka lapangan kerja baru.
“Kita ingin memastikan perjanjian ini tidak hanya menguntungkan secara makro, tapi juga berdampak langsung bagi masyarakat dan UMKM di daerah,” pungkas Politisi Partai Golkar itu. {}
