Berita Golkar – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Taufan Pawe memanfaatkan rapat kerja Panja Komisi II DPR RI bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala Bappenas, dan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk menyuarakan berbagai kebutuhan Empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua. Rapat ini digelar di ruang rapat Komisi II DPR RI.
Dalam pemaparannya, Taufan Pawe yang merupakan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, meminta Kepala Bappenas RI agar menjadikan pembangunan infrastruktur di empat DOB Provinsi Papua sebagai prioritas utama. Ia secara khusus menyoroti infrastruktur jalan, baik jalan provinsi maupun jalan-jalan lainnya.
“Kita tahu sumber daya alam di Papua sangat melimpah, namun masih terlalu jauh dari ketimpangan fiskal daerah. Oleh karena itu, kita membutuhkan perhatian serius dari pusat agar akses jalan dapat mendukung kemajuan ekonomi dan pendapatan masyarakat Papua itu sendiri,” ujarnya, dikutip dari HarianFajar.
Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan ini menuturkan bahwa payung hukum untuk menyejahterakan masyarakat Papua sudah jelas dan teratur, termasuk bagaimana menunjang kebijakan pusat dalam peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan anggaran tersendiri.
Prioritas selain infrastruktur jalan adalah percepatan pembangunan kantor struktur pemerintahan daerah, seperti kantor gubernur, kantor DPRD, dan kantor instansi pemerintahan lainnya di Papua.
“Ini menjadi tugas kita bersama dan harus menjadi pemikiran kita. Saya berharap Wakil Menteri Keuangan dapat membuat kebijakan khusus, termasuk bagaimana kebijakan dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 ini bisa diterapkan secara khusus agar untun DOB di Loskan saja. Bagaimana kita ingin menyejahterakan masyarakat jika infrastruktur belum menunjang hal tersebut?” tegasnya.
Taufan menilai, dengan adanya pertumbuhan infrastruktur yang baik, hal ini akan memberikan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, pembangunan ini membutuhkan sumber anggaran yang tidak sedikit untuk menunjang kebijakan tersebut dan demi menggerakkan sumber daya alam di Papua.
“Kami harapkan ini bisa menjadi perhatian serius kita, dan tentunya peran Menteri Keuangan dan Bappenas sangat dibutuhkan dalam kondisi ini,” jelasnya. {}
