Berita Golkar – DPD Partai Golkar Sulsel berkomitmen untuk segera menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari seluruh calon anggota legislatif (caleg) terpilih ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Taufan Pawe, Jumat (28/6/2024).
Bahkan, mantan Wali Kota Parepare ini mengaku telah menginstruksikan semua caleg terpilih baik di tingkat provinsi maupun di 24 kabupaten/kota.
Taufan Pawe mengaku telah memberikan instruksi tegas kepada semua caleg terpilih agar segera melaporkan harta kekayaan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Instruksi ini diberikan dengan tegas mengingat pentingnya kepatuhan terhadap batas waktu pelaporan LHKPN yang ditetapkan 21 hari sebelum pelantikan. Adapun pelantikan anggota DPRD Sulsel dijadwalkan 24 September 2024.
Taufan Pawe menyadari bahwa pelaporan LHKPN adalah keharusan yang harus dipenuhi oleh setiap caleg terpilih. Utamanya bagi mereka yang baru pertama kali terpilih.
“Bagi caleg terpilih, yang petahana kan tidak ada masalah. Tapi yang baru ini yang harus diwanti-wanti, jangan sampai dia lalai. Kalau lalai, jangan sampai tidak dilantik,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa instruksi ini sudah disampaikan kepada seluruh caleg jajaran agar tidak mengabaikan aturan yang berlaku. Sebab, jika tidak melaporkan harta kekayaannya, bisa saja batal dilantik.
“Saya sudah instruksikan ke semua caleg terpilih, seluruh caleg terpilih agar sesegera mungkin melaporkan harta kekayaannya. Itu khusus juga untuk DPRD Kabupaten/Kota,” ujar Taufan Pawe.
Dengan instruksi ini, diharapkan semua caleg terpilih dari Partai Golkar dapat mematuhi aturan yang berlaku. Terlebih memastikan proses pelantikan mereka berjalan lancar tanpa hambatan administrasi.
Sebelumnya KPU Sulsel mengingatkan kepada calon legislatif (caleg) DPRD Sulsel terpilih untuk segera menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Komisioner KPU Sulsel, Romy Harminto menegaskan bahwa pelaporan LHKPN merupakan syarat wajib sebelum para caleg tersebut dilantik.
Menurutnya, kelengkapan administrasi ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas para penyelenggara negara. “Caleg terpilih wajib melapor LHKPN. Jika tidak, konsekuensinya sangat jelas, yakni batal dilantik,” tegas Romy Harminto.
LHKPN merupakan alat penting dalam upaya pencegahan korupsi dan harus dipatuhi oleh semua pejabat negara. Kewajiban dewan terpilih juga ditegaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 6 Tahun 2024.
Aturan itu tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu.
Dengan adanya laporan ini, Romy Harminto mengakui bahwa publik dapat mengetahui perubahan kekayaan pejabat sebelum, selama, dan setelah menjabat. Yang terpenting adalah membantu mengidentifikasi adanya penyalahgunaan wewenang.
Adapun tenggat waktu pelaporan LHKPN bagi calon terpilih adalah 21 hari sebelum pelantikan. Kegagalan memenuhi kewajiban ini akan berakibat pada pembatalan pelantikan.
Apabila ada anggota dewan terpilih tidak menyampaikan LHKPN, maka namanya tidak dicantumkan dalam surat yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kami menghimbau semua calon terpilih untuk segera memenuhi kewajiban mereka. Ini bukan hanya sekadar persyaratan, tetapi bagian dari tanggung jawab moral sebagai pejabat publik,” tutup Romy Harminto.
Untuk diketahui pelantikan dewan terpilih dijadwalkan pada 24 September 2024. Sejauh ini, hanya Partai Gerindra danPartai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah melaporkan LHKPN dari para calon anggota DPRD Sulsel terpilih. Namun, laporan yang disampaikan kedua partai tersebut masih belum lengkap.
Daftar 85 Caleg Terpilih DPRD Sulsel periode 2024-2029
- Dapil I (Makassar A)
- Nasdem: 82.878
Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal: 46.375
- Gerindra: 73.683
Fadel Muhammad Tauphan Ansar: 27.578
- Golkar: 48.923
Munafri Arifuddin: 29.802
- PDIP: 36.923
Fadli Ananda: 18.898
- Demokrat: 35.418
Fatma Wahyuddin: 22.202
- PKS: 33.165
Yeni Rahman 9.228
- Nasdem: 27.626
Andre Prasetyo Tanta: 25.776
- PKB: 26.761
Fauzi Andi Wawo: 17.807
- Gerindra: 24.561
Edward Horas: 26.821
- Dapil II (Makassar B)
- Nasdem: 40.153
Rezki Mulfiati Luthfi: 21.683
- PPP: 38.605
Zalman Alfariz Karsa Sukardi: 19.890
- PKS: 34.051
Haslinda: 14.728
- Golkar: 32.206
Rahman Pina: 24.301
- PKB: 31.597
Musakkar: 14.396
- PAN: 29.541
Hamza Hamid 22.638
- Dapil III (Gowa-Takalar)
- PPP: 117.503
Rifail Ka’bah Faizal Hijaz:
- Gerindra: 105.378
Andi Tenri Indah: 63.142
- PAN: 68.733
Sitti Husniah Talenrang: 44.070
- Golkar: 68.500
Lukman B Kady: 27.845
- PKB: 57.971
Fadilah Fahriana: 28.408
- Nasdem: 51.476
Hariadi: 19.875
- PDIP: 44.666
Muh Anzar Zainal Bate: 23.022
- PKS: 39.752
Mallarangan: 8.619
- PPP: 39.167
Rafiuddin: 24.515
- Dapil IV (Bantaeng, Jeneponto, Selayar)
- Nasdem: 81.773
Ady Ansar: 32.278
- Golkar: 61.590
Maryani Ali: 24.871
- Gerindra: 52.637
Vonny Ameliani Suardi: 15.468
- PKS: 52.447
Abdul Rahman: 15.580
- PPP: 32.380
Hamsyah: 15.257
- PKB: 32.019
Bahtiar: 14.631
- PDIP: 30.678
Alimuddin: 22.991
- Dapil V (Bulukumba-Sinjai)
- Gerindra: 58.669
– H. Patudangi: 17.744
- NasDem: 56.698
– Mizar Roem: 28.050
- PPP: 53.407
– Achmad Fauzan Guntur: 28.141
- Golkar: 52.818
– A. Ayu Andira: 22.913
- Demokrat: 47.003
– Heriwawan: 27.628
- PKB: 31.792
– Andi Muhammad Anwar Purnomo: 21.006
- Dapil VI (Maros, Pangkep, Barru, Parepare)
- NasDem: 121.298
Tasming Hamid 42.118
- Golkar: 113.916
Sofyan Syam 30.692
- Gerindra: 93.865
Andi Nirawati: 41.812
- PAN: 46.638
Irfan AB: 33.306
- PKS: 46.391
Muzayyin Arif: 24.084
- PKB: 42.427
Havid Fasha: 12.796
- PDIP: 40.633
Rahmat Muhayang: 19.625
- NasDem: 40.432
Muhammad Taufik Malik: 23.157
- Golkar: 37.972
Patarai Amir: 25.713
- Dapil VII (Bone)
- Gerindra: 161.283
Yasir Machmud: 51.431
- Nasdem: 55.110
H Muhammad: 29.186
- Gerindra: 53.761
Andi Tenri Abeng Salangketo: 51.288
- Demokrat: 48.228
- Syahrir: 15.757
- PKS: 43.366
Andi Irwan Wiraswasta: 16.623
- PDIP: 33.434
Andi Putra Batara Lantara 17.241
- Golkar: 32.688
Andi Izman Maulana Padjalangi: 14.043
- Dapil VIII (Soppeng-Wajo)
- Gerindra: 81.917
Sultan Tajang: 28.961
- Golkar: 65.800
Andi Muhammad Ikram 50.297
- PKB: 52.430
Andi Ayoga Fadel Akbar: 19.098
- Demokrat: 34.702
Selle KS Dalle: 24.980
- Nasdem: 32.669
Suryadi Bohari: 11.797
- PPP: 31.236
Sufriadi Arif: 24.952
- Gerindra: 27.305
Andi Saiful: 25.742
- Dapil IX (Enrekang, Pinrang, dan Sidrap)
- Nasdem: 263.598
Syaharuddin Alrif: 80.013
- Nasdem: 87.866
Andi Azizah Irma Wahyudiyati: 64.510
- Golkar: 61.684
Zulkifli Zain 29.995
- Demokrat: 63.120
Muhtadin: 20.691
- Nasdem: 52.719
Muh Yusuf: 47.874
- Gerindra: 47.094
Rusdin Tabi 12.764
- Nasdem: 37.656
Syukur: 26.366
- PPP: 32.388
H Saharuddin: 15.537
- Nasdem: 29.288
Aan Nugraha 25.700
- Dapil X (Tana Toraja-Toraja Utara)
- Golkar: 111.681
Fhireno Sakti Bassang: 45.138
- Demokrat: 38.789
Yuniana Mulyana: 21.208
- Golkar: 37.227
Yariana Somalinggi: 40.857
- Gerindra: 35.881
Firmina Tallulembang: 19.684
- Nasdem: 34.354
Yosia Rinto Kadang: 14.866
- Dapil XI (Luwu Raya)
- Golkar: 120.648
Jasrum: 24.200
- Gerindra 73.983
Marjono 21.331
- PKB: 73.088
Zulfikar Limolang: 25.622
- NasDem: 67.675
Ani Nurbani: 29.614
- PAN: 55.642
Asni 16.760
- PDIP: 50.443
Esra Lamban: 24.175
- Demokrat: 48.248
Fadriaty: 17.519
- PPP: 47.189
Rusli Sunali 28.807
- Hanura: 42.801
Marji Rumpak: 17.901
- Golkar: 40.216
Marthen Rantetondok: 19.868
- PKS: 37.080
Andi Syaifuddin Patahuddin: 17.062 {sumber}
