Berita Golkar – Kebijakan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali menjadi perhatian di DPR.
Dalam rapat bersama sejumlah kementerian dan lembaga, Komisi II DPR menyoroti dampak fiskal yang ditimbulkan oleh program ini, terutama bagi keuangan daerah.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Taufan Pawe, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa penambahan tenaga PPPK justru memperberat anggaran negara. Terutama di tengah kebijakan efisiensi yang sedang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Penerimaan PPPK ini benar-benar menjadi beban bagi negara. Kita tidak bisa menutup mata, dan ini juga berdampak langsung ke daerah,” ujar Taufan dalam rapat di Gedung Parlemen yang dikutip dari RealitaRakyat, Kamis (13/2/2025).
Taufan menyoroti berbagai persoalan dalam penerimaan PPPK di daerah, mulai dari dugaan manipulasi data pegawai hingga proses seleksi yang dinilai bermasalah.
“Negara memang harus hadir dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi ada keterbatasan dalam kemampuan fiskal,” katanya.
Menurutnya, tidak semua daerah memiliki kapasitas anggaran yang cukup untuk menanggung gaji dan tunjangan PPPK.
Sementara beberapa provinsi memiliki anggaran yang cukup bahkan surplus, daerah lain justru mengalami kesulitan keuangan akibat kebijakan ini.
“Ada daerah yang memiliki kemampuan fiskal, tetapi ada juga yang kesulitan merealisasikan kebijakan PPPK ini,” tambahnya.
Taufan meminta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif, untuk meninjau kembali kebijakan ini agar lebih realistis dan menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. “Kita butuh pemikiran yang rasional dan visioner agar persoalan ini bisa ditangani secara lebih spesifik,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR juga menyetujui pemangkasan anggaran bagi BKN sebagai bagian dari efisiensi fiskal. Dari total pagu anggaran 2025 yang sebelumnya sebesar Rp 798 miliar, dikurangi Rp 195 miliar sehingga tersisa Rp 603 miliar.
Dengan berbagai tantangan yang muncul, apakah kebijakan PPPK akan mengalami perubahan dalam waktu dekat? Evaluasi yang lebih matang dinilai menjadi langkah penting agar kebijakan ini tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara. {}
