Berita Golkar – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Taufan Pawe, melakukan kunjungan kerja (Kunker) spesifik di Kota Parepare, Jumat (27/12/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait dana transfer dari pusat ke daerah. Acara berlangsung di Auditorium BJ Habibie, Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Parepare.
Taufan Pawe disambut hangat oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare, Abdul Hayat Gani, Forkopimda Kota Parepare, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Parepare, Sekretaris Daerah, jajaran Kepala SKPD, Direktur PAM Tirta Karajae, Direktur Rumah Sakit, hingga para Kepala Puskesmas.
Taufan Pawe, yang juga Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, menjelaskan tugas dan fungsi Komisi II DPR RI. Ia menekankan pentingnya pengawasan dana transfer pusat ke daerah untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik.
“Kami di Komisi II bertugas mengawasi dana transfer pusat ke daerah. Selain itu, kami memantau isu strategis seperti banyaknya tanah belum bersertifikat yang dimanfaatkan mafia tanah,” ungkap Taufan, dikutip dari Inikata.
Ia menyebut bahwa pembahasan bersama Kementerian ATR/BPN telah mengarah pada perlunya payung hukum untuk menindak tegas pelaku.
Sebagai anggota Komisi II, Taufan bermitra dengan 12 badan dan lembaga negara, termasuk Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, BKN, KPU, dan Ombudsman. Ia juga menyebut tiga faktor utama yang mempengaruhi dana transfer pusat ke daerah, yaitu potensi daerah, kebutuhan daerah, dan kepatuhan daerah dalam memanfaatkan anggaran
Pj Wali Kota Parepare, Abdul Hayat Gani menyampaikan apresiasi atas kehadiran Taufan Pawe.
“Terima kasih atas kunjungan beliau. Kehadiran Anggota DPR RI dari Komisi II ini tentu menjadi berkah bagi Parepare. Kami berharap dapat bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang lebih baik,” kata Abdul Hayat Gani.
Ia juga memanfaatkan momen ini untuk melaporkan capaian Parepare, termasuk pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai lebih dari Rp600 miliar. Dana tersebut, menurutnya, terkait berbagai program strategis, seperti pengadaan PPPK dan program makan gratis.
“Kami juga berkomitmen menyelesaikan semua utang daerah sebelum transisi kepada wali kota definitif,” tambah Abdul Hayat. {}
