Berita Golkar – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Azhar berharap generasi muda mengikuti pelatihan keterampilan yang disediakan oleh Pemprov DKI. Terlebih, pelatihan kerja tidak dipungut bayaran alias gratis.
Politisi senior asal Partai Golkar itu menginginkan agar generasi muda mau mengikuti pelatihan-pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK) Condet dan BLK Pasar Rebo, Jakarta Timur.
Tujuannya agar memiliki keterampilan sebelum melamar kerja. Apalagi setiap peserta pelatihan kerja mendapat beberapa fasilitas. Seperti seragam, snack, makan siang hingga sertifikat.
Menurut Taufik, kehadiran BLK sangat dibutuhkan terutama bagi para pencari kerja pemula yang masih asing dengan kebutuhan pasar kerja.
Selain itu, BLK sanggup meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pasar kerja. Termasuk bekerjasama dengan pihak ketiga (perusahaan swasta-Red). Peluang peserta yang berprestasi bisa langsung ditarik untuk bekerja.
Seperti diketahui, Taufik Azhar kembali duduk di Parlemen Kebon Sirih lewat Pemilihan Legislatif 2019 dengan dukungan konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta V.
Daaerah pemilihan di wilayah Jakarta Timur tersebut meliputi kecamatan Duren Sawit, Jatinegara dan Kramat Jati, Jakarta Timu. Taufik yang merupakan pria kelahiran Jakarta, 20 Juni 1958 itu pernah menjabat sebagai wakil bendahara Partai Golkar Jakarta Timur Periode 2004-2009.
Ia juga pernah menjabat sekretaris Partai Golkar Jaktim pada 2009, sekretaris DPD II Partai Golkar Jaktim 2010, ketua DPD II Partai Golkar Jaktim di tahun 2017.
Jabatan ketua umum Koperasi Wahana Kalpika (KWK) Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2023 pernah diembannya. Termasuk pernah terpilih kembali secara aklamasi pada Rapat Anggota (RAT) ke-37 untuk memimpin KWK Periode 2023-2028.
Kini, Taufik Azhar mewakili Fraksi Golongan Karya (Golkar) untuk bekerja sebagai anggota dewan di Komisi B (bidang perekonomian) dengan jabatan wakil ketua.
Tugas Komisi B di antaranya bermitra dengan Dinas perindustrian dan energi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan perdagangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Dinas Penanaman Modal dan Promosi, Ketahanan Pangan (DPKPKP), dan Dinas Perhubungan. {sumber}
