Berita Golkar – Tekanan kebijakan terhadap Industri Hasil Tembakau (IHT) terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini membuat banyak pihak mendesak pemerintah agar segera menyusun roadmap IHT nasional yang komprehensif dan berkeadilan.
Peta jalan tersebut dinilai penting sebagai pedoman kebijakan lintas kementerian, sehingga regulasi yang diambil tidak lagi bersifat sektoral dan saling tumpang tindih.
Selama ini, kebijakan terkait industri tembakau kerap berjalan tanpa koordinasi yang jelas. Aturan mengenai cukai, peringatan kesehatan, hingga tata niaga sering disusun terpisah tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap petani, pekerja pabrik, maupun pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidup pada sektor ini.
Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun menegaskan bahwa penyusunan roadmap merupakan langkah awal untuk memperkuat industri, terutama pada segmen padat karya seperti Sigaret Kretek Tangan (SKT).
“Persoalan mendasarnya adalah roadmap pertembakauan, selesaikan dulu roadmap itu. Karena kalau industri ini melemah, rakyat pun bakal sulit,” ujarnya dalam keterangan tertulis Kamis (4/12/2025), dikutip dari Viva.
Misbakhun menekankan bahwa roadmap harus menjadi fondasi agar kebijakan pemerintah tidak hanya menitikberatkan pada aspek kesehatan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekonomi dan sosial bagi jutaan masyarakat yang menggantungkan hidup pada industri ini. IHT selama bertahun-tahun menjadi salah satu sektor strategis nasional yang menyumbang penerimaan besar bagi negara, sekaligus menggerakkan perekonomian di daerah penghasil tembakau dan cengkeh.
Ia menegaskan kembali, “Tidak dapat dipungkiri kalau industri hasil tembakau ini punya nilai ekonomi dan national interest yang nyata.”
Senada dengan itu, Jurnalis Senior Tempo, Harimurti, menyebut bahwa roadmap IHT perlu digaungkan sebagai bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan sektor tembakau. Ia mendorong pemerintah untuk bersikap tegas dan menyusun roadmap secara bertahap agar industri ini tidak tergerus.
“Saya sepakat dengan usulan agar dibuat roadmap 25 tahun bagi industri hasil tembakau. Jangan sampai kita mengulangi nasib industri tekstil dan footwear yang dulu hilang karena berpindah ke negara lain,” kata Harimurti.
Harimurti mengingatkan, bila tekanan terhadap IHT terus berlanjut tanpa arah kebijakan yang jelas, bukan tidak mungkin sektor ini akan mengalami kemunduran drastis bahkan punah dalam 20–25 tahun ke depan. Padahal, kontribusi ekonomi dari industri tembakau sangat signifikan.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan, “Jadi kalau ada yang bilang industri tembakau menyebabkan kerugian bagi negara, faktanya justru sebaliknya. Sejauh ini negara mendapat keuntungan lebih besar.”
Dorongan agar pemerintah menyusun roadmap IHT 25 tahun semakin menguat, mengingat urgensi perlindungan ekonomi rakyat dan stabilitas industri yang telah menjadi penopang penerimaan negara. Bagaimana langkah pemerintah selanjutnya kini menjadi perhatian banyak pihak. {}
