Berita Golkar – Perjuangan mewujudkan pemekaran wilayah di Tanah Papua kembali menguat dengan masuknya aspirasi resmi dari empat kepala daerah di kawasan adat Saireri terkait pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Papua Utara.
Aspirasi tersebut disrahkan langsung oleh Ketua Koalisi Bupati Wilayah Adat Saireri yang juga Bupati Biak Numfor Markus Mansnembra kepada Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang juga anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dalam kunjungannya ke Biak, Jumat (25/7/2025).
Doli mengatakan, wacana pemekaran Papua berbasis wilayah adat bukanlah hal baru, melainkan sudah dirancang sejak lama oleh DPR, khususnya Komisi II yang saat itu menggodok rencana pembentukan tujuh provinsi di Tanah Papua.
Dari tujuh wilayah adat yang menjadi acuan, enam di antaranya telah terwujud dalam bentuk provinsi baru pada 2022: Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua Induk. Satu wilayah adat yang tersisa adalah kawasan Tabi dan Saireri.
“Bagi saya, ini bukan hal baru. Kami di Komisi II DPR RI dulu sudah merencanakan pemekaran mengikuti tujuh wilayah adat di Tanah Papua. Sekarang sudah ada enam provinsi, tinggal satu PR lagi, yaitu Tabi dan Saireri yang masih berada dalam provinsi induk,” ungkap Doli Kurnia Tandjung, dikutip dari CeposOnline.
Ia menambahkan, Partai Golkar yang sejak awal mendukung penuh pemekaran Papua akan terus mengawal aspirasi masyarakat Saireri hingga ke pemerintah pusat.
“Aspirasi dari masyarakat Saireri ini sangat kuat. Bahkan telah dibentuk asosiasi empat kepala daerah untuk mendorongnya. Ini menjadi insentif bagi kami di DPR dan Partai Golkar untuk memperjuangkannya agar segera terwujud,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Biak Numfor Markus Oktovianus Mansnembra yang juga Ketua Koalisi Bupati Wilayah Adat Saireri menegaskan, pembentukan provinsi baru menjadi kebutuhan mendesak untuk mempercepat pembangunan di kawasan kepulauan.
“Kami para bupati di Saireri sepakat untuk menyatukan suara. Dengan karakter kepulauan yang kami miliki, kami butuh perhatian khusus agar pelayanan publik bisa lebih dekat dengan masyarakat. Provinsi baru ini akan menjadi jawaban dari tantangan geografis dan keterbatasan akses yang selama ini kami hadapi,” ujar Markus.
Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan karena ada dukungan politik kuat dari DPR dan partai besar seperti Golkar.
“Kami menyerahkan aspirasi ini dengan keyakinan besar bahwa perjuangan ini akan mendapat respon positif di tingkat pusat,” tambahnya.
Doli menyebut, aspirasi tersebut juga menjadi kelanjutan dari perjuangan panjang Golkar dalam proses pemekaran Papua yang sebelumnya telah berhasil melahirkan empat provinsi baru pada 2022.
“Tentu sekali lagi saya katakan ini menjadi perhatian intensif bagi kami bahwa PR yang selama ini masih ada untuk bisa segera diselesaikan, Partai Golkar memberikan dukungan penuh dan akan memperjuangkan aspirasi pada pagi hari ini untuk wujudkan Provinsi Papua Utara yang memang merupakan bagian dari rencana awal pemekaran di Tanah Papua. ” tutup Doli. {}
