Berita Golkar – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud menyatakan komitmennya untuk terus menggenjot pembangunan sektor infrastruktur di Bumi Etam.
Rudy Mas’ud mengaku, komitmen ini semakin kuat setelah dirinya sowan ke kediaman Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) di Solo beberapa waktu lalu. Saat itu, Rudy Mas’ud baru saja ditetapkan KPU sebagai Gubernur Kaltim terpilih.
“Beliau (Jokowi) sudah menyampaikan untuk saya, jika membangun maka kita harus fokus, konsentrasi. Kita membangun Indonesia ini, jika hanya mengandalkan APBN kita yang nilainya hanya kurang lebih 3.000 Triliun, itu nggak mampu. Maka harus ada skala prioritas nya. Termasuk yang ada di kabupaten/kota maupun di provinsi,” ucap Rudy Mas’ud, menirukan arahan Jokowi.
Rudy Mas’ud mengaku saat sowan di kediaman Jokowi, dirinya diberikan beberapa pilihan sektor pembangunan. Seperti kesehatan, pendidikan, peningkatan UMKM dan pembangunan infrastruktur.
Dari beberapa sektor tersebut, Rudy Mas’ud diarahkan untuk konsentrasi dan menentukan sektor mana yang akan diprioritaskan di daerah, di tengah tantangan keterbatasan anggaran.
“Saya bilang kepada pak Jokowi, saya ingin seperti bapak Presiden. Adalah presiden infrastruktur. Saya juga berharap jadi gubernur infrastruktur, agar akses jalan di Kaltim ini bisa terkoneksi dengan baik,” ujar Rudy Mas’ud saat berkunjung ke Mahakam Ulu, Kamis (22/5/2025), dikutip dari NomorSatuKaltim.
Mantan legislator Kaltim di Senayan itu menilai sektor infrastruktur di Kaltim ini perlu menjadi perhatian serius. Terutama Mahakam Ulu yang menjadi kawasan Indonesia yang perbatasan langsung dengan negara jiran, Malaysia.
“Karena kalau infrastruktur nya sudah bagus, listriknya bisa masuk, pengadaan elektronik dan sebagainya gampang masuknya. Ini kalau basic (dasar) infrastrukturnya ada. Tapi kalau basic-nya nggak ada, ya jangan mimpi. Kapan selesai kalau begitu?” tuturnya.
Untuk mendukung komitmen ini, Rudy Mas’ud meminta DPRD Kaltim agar mengutamakan sektor infrastruktur dalam penetapan anggaran. Sedangkan untuk pengadaan barang dan jasa sebaiknya dikurangi atau ditunda dulu.
Menurutnya, besaran angka pokok pikiran (Pokir) dewan yang mencapai Rp1 triliunan lebih sebenarnya sangat memungkinkan untuk menuntaskan persoalan pembangunan infrastruktur di Kaltim.
“Saya mengingatkan sekali, agar pokir dewan tidak terfokus pada pengadaan barang dan jasa. Tetapi fokus pokirnya adalah bagaimana membangun infrastruktur. Cukup banyak pokir untuk teman-teman DPRD provinsi, kira-kira di atas Rp1 triliun ya. Rp1 triliun saya rasa untuk bangun infrastruktur banyak hal yang bisa kita kolaborasi, terutama jalan,” ungkap Rudy Mas’ud.
Komitmen pembangunan infrastruktur jalan menurut Rudy bukan tanpa alasan. Bahkan ia merasakan langsung bagaimana sulitnya akses jalan di beberapa kabupaten/kota, terutama di Mahakam Ulu.
Akibat dari persoalan infrastruktur jalan yang buruk, menyebabkan harga bahan kebutuhan pokok cenderung mahal, termasuk material pembangunan. Dengan kolaborasi yang baik, ia berharap persoalan pembangunan infrastruktur di Kaltim bisa secepatnya diselesaikan.
“Nanti saya akan minta bantu dengan Menteri Kehutanan agar akses yang masuk kawasan kehutanan bisa segera di buka untuk kegiatan pembangunan, sehingga distribusi barang bisa lebih dipermudah dan bisa menekan harga satuannya,” ucap Rudy Mas’ud. {}
