Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno mendorong pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri mengedepankan upayakan soft diplomacy merespon ‘Peta Standar China 2023’ yang baru dirilis.
Salah satu soft diplomacy adalah melalui forum-forum multilateral di tingkat ASEAN dan Asia Selatan. Terlebih, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.
“Kita bisa untuk trace isu-isu tersebut pada saat pembukaan KTT ASEAN. Presiden Jokowi bisa menyinggung dan merespon peta baru yang dibuat China tersebut,” ujar Dave di Kompleks Gedung MPR/DPR, Senayan Jakarta Pusat, Senin (4/9).
Dave mengatakan pembahasan dengan sesama anggota ASEAN perlu dibahas agar jangan sampai ada perbedaan persepsi yang memicu konflik berkepanjangan, bahkan perang terbuka. Misalnya soang sengketa Pulau Spratly, di Laut China Selatan.
“China terus membangun kekuatan militer di sana dan juga Australia yang meningkatkan patrolinya di seputaran sana. Terus juga US menambah lagi untuk memperkuat dari presence (kehadiran) mereka di Filipina,” anggota Fraksi Golkar ini menjelaskan.
Negara-negara yang merasa dirugikan dalam sengketa di Laut China Selatan, apalagi dengan peta baru itu, kini terus memantau perkembangan. Apabila situasi keamanan meningkat, hal itu berpotensi menjadi akhir perang dingin yang berlanjut ke perang terbuka.
“Kondisi seperti itu, jelas bisa merusak ataupun menghambat pembangunan ekonomi dan juga ketentraman dan kestabilan di kawasan regional,” Dave menegaskan.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu China secara sepihak merilis ‘Peta Standar China 2023’. Kehadiran peta tersebut memicu suasana panas di antara negara kawasan. Peta tersebut mencakup wilayah yang disengketakan dengan negara-negara tetangga mulai dari Arunachal Pradesh dan Aksai Chin di India, Taiwan, hingga Laut China Selatan. {sumber}
