Berita Golkar – Komisi IV DPR mendukung langkah Kementerian Pertanian (Kementan) mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 68 triliun untuk Tahun 2025. Tambahan anggaran ini mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
“Ini memang permintaannya besar, dan harapan kita bisa terealisasi untuk kebutuhan petani dan pencapaian kedaulatan pangan,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini dalam rapat kerja bersama pejabat eselon I Kementan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/8/2024).
Politisi Fraksi PKB ini mengatakan, dengan besaran anggaran tersebut, ada harapan besar bahwa kehidupan para petani di periode Pemerintahan Prabowo Subianto bisa lebih tersenyum lagi. Dan lebih dari itu, cita-cita negara menuju kedaulatan pangan bisa diwujudkan.
“Tetapi harus dipastikan (anggaran tambahan ini) benar-benar tepat sasaran, yang memang menuju dalam rangka swasembada pangan,” wantinya.
Anggota Komisi IV DPR Teti Rohatiningsih menegaskan Fraksi Golkar mendukung usulan tambahan anggaran Kementan sebesar Rp 68 triliun yang tertuang menu dan program pencapaian swasembada pangan. Namun dia berhati-hati, jika usulan ini disetujui, pengalokasian dan pemanfaatannya digunakan dengan hati-hati.
“Mudah-mudahan usulan menu program atau kegiatan, baik itu dana DAK (Dana Alokasi Khusus) maupun program serta usulan-usulan dari masyarakat, itu bisa ditindaklanjuti sesuai manfaat, untuk pengembangan kedaulatan pangan ada di Indonesia ini,” kata Teti.
Teti menyadari tambahan anggaran ini dibutuhkan untuk menghadapi potensi kekeringan yang mengancam sejumlah sentra-sentra pertanian. Apalagi berdasarkan prediksi Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), kurang lebih 64 persen di wilayah Indonesia itu berstatus waspada. Antara lain, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.
“Kami sarankan, Pemerintah dapat fokus pada pembangunan infrastruktur pertanian seperti waduk, bendungan, embung, dan saluran irigasi yang menampung dan mennyalurkan air untuk kebutuhan pertanian,” tambahnya.
Dia juga mendukung program Kementan pada tahun depan yang bakal memberikan bantuan tunai sebesar Rp 10 juta per hektare kepada petani yang mengalami gagal panen. Diharapkan adanya bantuan itu dapat menutup biaya produksi yang diakibatkan gagal panen yang dialami petani. “Tetapi bantuan ini jangan sampai memutus mata rantai penanaman,” wantinya.
Sementara anggota Komisi IV DPR TA Khalid juga memastikan, Fraksi Gerindra mendukung usulan tambahan anggaran yang diusulkan Kementan untuk Tahun 2025 sebesar Rp 68 triliun. Sebab menurutnya, citta-cita luhur pertanian hanya dapat dicapai jika didukung dengan anggaran yang memadai.
“Kita jangan pernah mimpi bangun rumah yang baik, tanpa kemampuan anggaran untuk membeli batu bata. Apabila kita tidak ada anggaran untuk membeli batu bata, jangan mimpi rumah itu akan selesai. Begitu juga dengan upaya kita bangsa Indonesia menjadi negeri yang berdaulat pangan,” tegasnya.
Khalid dapat memahami kebutuhan anggaran ini untuk mendukung program prioritas utama Presiden terpilih. karena itu, dia mendorong agar pemanfaatan anggaran ini, jika benar-benar disetujui, dikelola dengan serius. Terutama untuk pengelolaan cetak sawah baru.
“Nah, ini perlu. Kalau kita tidak tambah lahan juga, tidak mungkin mencapai produksi. Tetapi, pengalaman ceak sawah lalu ini harus jadi pengalaman agar masalahnya tidak terulang pada yang akan datang,” harapnya.
Sementara Plt Sekjen Kementan Ali Jamil mengatakan, berdasarkan Surat Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada 19 Juli 2024, tentang Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus tahun 2025, pagu anggaran Kementan ditetapkan Rp7,91 triliun.
Dengan rincian anggaran anggaran per program, yakni, program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas Rp 2,73 triliun, program nilai tambah dan daya saing industri Rp 1,61 trliun, program pendidikan pelatihan vokasi Rp 658,4 miliar, dan program dukungan manajemen Rp 2,9 triliun.
“Dengan memperhatikan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan sampai saat ini untuk Kementan masih sangat terbatas. Tentunya akan sulit untuk mendorong terjadinya peningkatan produksi pangan tahun 2025 secara signifikan,” kata Ali Jamil.
Atas dasar itu, Kementan mengusulkan tambahan anggaran Rp68 triliun untuk APBN 2025. Anggaran ini akan digunakan untuk meningkatkan produksi pangan, hortikultura, perkebunan, cetak sawah 1 juta hektare, optimalisasi lahan 600 ribu hektare, penyediaan benih sumber padi, intensifikasi dan modernisasi pertanian, penyediaan susu gratis, pekarangan pangan lestari, dan lainnya.
“Untuk itu, kami mohon dukungan dari seluruh pimpinan dan anggota Komisi IV agar pagu anggaran di Kementan tahun 2025 nantinya dapat meningkat,” ujarnya. {sumber}
