Tingkat Partisipasi Rendah, Firman Soebagyo Dorong Evaluasi Menyeluruh Pilkada 2024

Berita Golkar – Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo merasa prihatin terhadap tingginya angka golput di Pilkada Jakarta 2024 yang mencapai 46,95 persen. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi bersama di internal tubuh Partai Golkar.

“Saya merasa prihatin terhadap partisipasi publik dalam pemilukada ini yang mengalami penurunan cukup signifikan. Artinya, ini ada sesuatu yang salah dan tentunya perlu ada evaluasi menyeluruh,” kata Firman, Kamis (28/11/2024), dikutip dari Media Indonesia.

Menurut Firman, harus ada kajian mendalam untuk mengetahui faktor penyebab merosotnya partisipasi warga Jakarta di Pilkada. Misalnya, apakah ada sosialisasi yang kurang dari partai, kandidat, hingga penyelenggara pemilu maupun pemerintah. “Ya tentunya partai nanti akan melakukan evaluasi,” ujarnya.

Firman menilai durasi waktu sosialisasi Pilkada Jakarta sudah dilaksanakan hampir setahun. Begitu pula pemasangan alat peraga hingga penyelenggaraan debat, sudah dilakukan secara maksimal baik oleh penyelenggara maupun peserta pilkada. “Dan peran serta media dalam meliput kegiatan tahapan pemilu juga cukup tinggi,” tuturnya.

Firman mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi mulai dari proses rekrutmen calon pejabat, khususnya dalam menghadirkan kader-kader partai yang dapat merepresentasikan kebutuhan masyarakat.

“Ini yang penting harus menjadi PR kita bersama, pendapat adanya kegagalan parpol dalam menyuguhkan paslon sesuai aspirasi masyarakat itu bisa saja betul dan bisa tidak. Karena itu, saya meyakini bahwa semua ini perlu ada satu penelitian dan kajian yang mendalam kenapa tingkat partisipasi itu menjadi rendah,” jelasnya.

Firman mengatakan esensi pemilihan umum secara langsung seharusnya mampu merepresentasikan keinginan masyarakat. Ia menyebut parpol telah berusaha menyuguhkan paslon sesuai keinginan rakyat melalui hasil lembaga survei.

“Namun, untuk membuat ukuran itu juga tidak mudah karena partai politik punya ukuran-ukuran tersendiri bahwa orang inilah yang diinginkan oleh rakyat. Cara mengukurnya adalah melalui lembaga survei,” jelasnya.

Firman mengeklaim masyarakat tidak bisa sepenuhnya menyalahkan partai politik. Menurutnya, partai politik kerap berpegang teguh pada survei elektabilitas dan popularitas yang dikeluarkan lembaga survei, sebelum menentukan calon dalam kontestasi. “Terlepas tingkat akurasi lembaga survei itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak,” ungkapnya. {}