Berita Golkar – Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI Tb Ace Hasan Syadzily mengatakan kunjungan ke Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kementerian Sosial ini bagian dari upaya Komisi VIII DPR memastikan berbagai program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pekerja kesejahteraan sosial (Kesos) yang selama ini dibina Kemensos.
“Kesejahteraan sosial itu juga tergantung sejauh mana SDM Kesosnya ditingkatkan kapasitasnya. Ada banyak program Kemensos seperti PKH (Program Keluarga Harapan), kartu sembako, program atensi dan sebagainya harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai sehingga program tersebut bisa dilaksanakan dengan sukses. Oleh karena itu BBPPKS di Lembang, Kabupaten Bandung Barat selama ini telah memberikan pendidikan terhadap para pendamping sosial di 9 provinsi kita dorong agar terus dapat meningkatkan kapasitasnya SDM pekerja sosial di Indonesia,” urai Ace usai pertemuan dengan Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos, Kepala BBPPKS Lembang, Kadinsos Bandung Barat dan unsur Muspida serta jajarannya di Kantor BBPPKS Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (11/9/2023).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari fraksi Golkar ini menilai kalau melihat dari sisi dukungan anggaran BBPPKS menurutnya sudah cukup memadai hampir 32 miliar, ditambah lagi dengan sarana dan prasarana yang ada juga sudah memadai, apalagi di daerah Lembang yang sejuk, dan ini sangat mendukung iklimnya untuk bagaimana para pendamping sosial itu dapat bekerja secara maksimal.
Sebagaimana diketahui tahun 2024, total pagu anggaran Kemensos RI adalah sebesar Rp79,1 Triliun dengan pagu anggaran Sekretariat Jenderal sebesar Rp674,4 Miliar. Untuk program prioritas Sekretariat Jenderal tahun 2024 adalah penyelenggaraan diklat pendamping PKH untuk 5.000 orang dengan anggaran Rp27,1 Miliar, sertifikasi SDM Kesejahteraan Sosial 14.002 orang (anggaran Rp10 Miliar), dan akreditasi lembaga kesejahteraan sebanyak 2.301 lembaga (anggaran Rp6,3 Miliar).
Di sisi lain, terkait serapan anggaran BBPPKS yang belum maksimal, legislator Dapil Banten ini mendorong kepada BBPPKS agar segara melakukan berbagai upaya penyerapan anggaran agar peningkatan SDMnya bisa dituntaskan sesuai dengan target.
“Jadi bagaimana pun peningkatan kapasitas SDM pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial itu menjadi kunci bagi suksesnya berbagai program-program kesejahteraan sosial. Karena itu berbagai kegiatan-kegiatan tersebut harus dituntaskan oleh kemensos terutama oleh BBPPKS sehingga serapan anggarannya akan lebih maksimal,” tukasnya.
Peningkatan SDM juga tergantung dari perkembangan berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kemensos. Misalnya kalau sekarang menteri sosial ibu Risma menekankan aspek pemberdayaan masyarakat, maka pekerja sosial pendamping PKH dan berbagai SDM PKH yang lainnya juga harus menyesuaikan pada target pemberdayaan masyarakat itu sendiri.
“Jadi bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dasar tetapi juga bagaimana masyarakat bisa juga memiliki keterampilan agar dia bisa berdaya dengan berbagai pendidikan kewirausahaan buat mereka, karena itu SDM kesejahteraan sosial kita juga harus menyesuaikan dengan visi yang dibangun oleh kemensos di bawah kepemimpinan ibu Risma, maka kurikulum dari proses pendidikan yang ada di sini pun harus menyesuaikan dengan orientasi dari pemberdayaan tersebut,” pungkasnya.
Sementara itu, Dirjen Rehabilitasi Sosial, Pepen Nazaruddin mengapresiasi perhatian dan dorongan Komisi VIII DPR RI selama ini terkait program-program yang dilakukan oleh BBPPKS dalam meningkatkan kapasitas SDM kesejahteraan sosial. “Dukungan Komisi VIII DPR RI selama ini terkait anggaran di Kemensos khususnya BBPPKS membantu kami dalam membuat program-program pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat yang kian tahun jumlahnya semakin besar. Kami optimis berbagai pelatihan yang kami lakukan pada akhirnya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga berdampak pada penurunan angka kemiskinan,” tutupnya.
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dipimpin oleh Tb Ace Hasan Syadzily (Wakil Ketua Komisi VIII), diikuti oleh Diah Pitaloka (Wakil Ketua Komisi VIII), Laksda TNI (Purn) Moeklas Sidik (Wakil Ketua Komisi VIII), Mindo Sianipar, Selly Andriani Gantina, I Komang Koheri, Jhon Kenedy Azis, Idah Syahidah Rusli Habibie, Itje Siti Dewi Kuraesin, M. Husni, Obon Tabroni, Delmeria, Hidayat Nurwahid, Nur Azizah Tamhid, dan Syaifullah Tamliha. {sumber}
