Berita Golkar – Menutup 2025, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud memilih bicara lugas. Tahun 2026, kata dia, tak boleh dijalani dengan pola lama. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta bekerja lebih cepat, lebih disiplin, dan lebih tertib agar pembangunan berjalan sesuai rencana—dan anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Kita mulai tahun 2026 dengan spirit baru. Tahun baru, semangat baru, dan harapan baru,” ujar Gubernur yang akrab disapa Harum itu, Ahad (28/12/2025), dikutip dari BeritaKaltim.
Pesan tersebut bukan sekadar seruan seremonial. Harum menautkan kinerja birokrasi dengan denyut ekonomi daerah. Menurutnya, realisasi belanja pemerintah menjadi salah satu penggerak utama ekonomi. Jika belanja tersendat, maka dampaknya ikut tertunda dirasakan masyarakat.
Ia meminta seluruh program dan kegiatan 2026 dilaksanakan sesuai perencanaan, dengan serapan anggaran yang terukur setiap bulan. Evaluasi, kata Harum, akan dilakukan secara rutin. “Semakin cepat belanja pemerintah, semakin cepat pula dampaknya bagi ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Sorotan utama diarahkan ke kuartal pertama dan kedua. Harum mengingatkan bahwa serapan anggaran yang rendah pada fase awal tahun dapat berujung pada penilaian kurang baik dari pemerintah pusat. Konsekuensinya tak main-main: alokasi anggaran di periode berikutnya bisa terdampak.
Karena itu, ia meminta OPD sudah “gaspol” sejak awal tahun. Perencanaan harus lebih dini, eksekusi harus disiplin, dan ritme kerja harus dipercepat. “Kalau tidak, ini akan menjadi masalah,” kata Harum, menggarisbawahi risiko yang mengintai jika birokrasi berjalan lamban.
Di luar kecepatan, Gubernur juga menekankan akuntabilitas keuangan. Seluruh OPD diminta konsisten menggunakan sistem akuntansi pemerintahan, menyiapkan bukti dukung setiap kegiatan, serta menghindari temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Harum tak ingin opini pengelolaan keuangan daerah turun dari Wajar Tanpa Pengecualian ke level yang lebih rendah.
Ia menyampaikan apresiasi atas kinerja OPD sepanjang 2025, namun menegaskan bahwa capaian tersebut hanyalah fondasi. Tahun 2026, bagi Harum, adalah ujian apakah mesin birokrasi Kalimantan Timur mampu bergerak lebih lincah—tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab publik. {}
