Berita Golkar – Dalam kunjungan kerja spesifik ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah X di Pekanbaru, Provinsi Riau, anggota Komisi X DPR RI, Karmila Sari menyampaikan keprihatinan terhadap tingginya biaya pendidikan, khususnya di perguruan tinggi swasta (PTS), yang kerap membebani mahasiswa dan keluarganya.
Menurut Karmila, pemerintah perlu memperluas jangkauan kehadirannya, tidak hanya terbatas pada perguruan tinggi negeri (PTN), tetapi juga menjangkau PTS yang menampung sebagian besar mahasiswa di berbagai daerah. Ia menilai, pengelolaan uang kuliah tunggal (UKT) dan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) perlu disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
“Bantuan-bantuan ini perlu dilakukan secara proporsional. Karena kenapa? Kita melihat juga bagaimana daya beli yang lemah ini juga tentu membuat bagaimana menarik SPP, UKT itu juga menjadi tantangan di perguruan tinggi swasta,” ujar Karmila Sari dikutip redaksi Golkarpedia dari tayangan video TVR Parlemen.
Sebagai salah satu mitra utama Kementerian Pendidikan, Komisi X DPR RI memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dalam akses pendidikan tetap terjaga. Karmila menambahkan bahwa pemberian bantuan pendidikan, seperti KIP Kuliah dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN), perlu dilakukan dengan perhitungan yang mempertimbangkan konteks ekonomi dan distribusi wilayah.
“Inilah, harus ada hadir negara bagaimana nanti membantu tidak hanya PTN saja tapi juga PTS, sehingga dengan kemudahan-kemudahan ini mereka juga bisa lebih leluasa. UKT tidak terlalu tinggi, tapi kenyamanan mereka dalam belajar itu semakin meningkat dan akhirnya keadilan dalam berpendidikan bisa dirasakan masyarakat,” lanjut srikandi Partai Golkar ini.
Legislator asal Riau ini menyoroti bahwa dalam banyak kasus, PTS justru menampung mahasiswa dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Namun, keterbatasan dukungan dari pemerintah seringkali membuat PTS terpaksa membebankan biaya lebih tinggi untuk menopang operasional. Hal ini, menurutnya, dapat menciptakan kesenjangan akses pendidikan jika tidak segera direspons dengan kebijakan afirmatif.
Komisi X DPR RI sendiri tengah mendorong penyusunan kebijakan pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan, termasuk mekanisme subsidi silang, peningkatan kuota beasiswa untuk mahasiswa PTS, serta penguatan LL Dikti sebagai perpanjangan tangan Kemendikti Saintek di tingkatan wilayah.
