Berita Golkar – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golongan Karya (Golkar), Ahmad Doli Kurnia menyebut pihaknya memiliki tiga opsi untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Ia menyampaikan hal itu dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Kamis (1/1/2026) membahas wacana pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Doli menjawab pertanyaan tentang partainya yang dinilai pertama kali memiliki ide awal soal pilkada melalui DPRD.
Menurutnya, dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir Golkar telah membentuk tim kajian politik. Tim tersebut bukan hanya membahas tentang pilkada, melainkan juga sistem pemilu dan undang-undang partai politik.
“Intinya, kita berkeinginan untuk menyempurnakanlah sistem politik kita, termasuk hulunya adalah sistem pemilu dan pilkada,” ucapnya, dikutip dari KompasTV.
“Soal pilkada, kita sebetulnya punya tiga opsi. Pertama, tetap menyelenggarakan pilkada seperti yang sekarang sedang berlangsung selama ini, langsung oleh rakyat,” ujarnya.
Opsi kedua adalah pemiihan dikembalikan ke DPRD, yang ketiga adalah asimetris atau hibrid, yakni ada yang tetap dipilih oleh rakyat tapi ada yang dipilih oleh DPRD.
“Tapi khusus untuk yang DPRD, kami sudah hampir final, bahwa pemilihan gubernur harus kembali ke DPRD, dan harus berbeda dengan tiga struktur kekuasaan eksekutif yang ada di negara kita, presiden-wakil presiden, bupati, wali kota, dan kepala desa,” ucapnya.
Pihaknya juga tengah berencana melakukan uji publik pelaksanaan pilkada kabupaten/kota secara hibrid. Doli menuturkan, DPP Partai Golkar juga menyerap aspirasi dan masukan dari seluruh DPD provinsi terkait pelaksanaan pilkada.
“Kami juga menyerap aspirasi, pandangan, dan masukan dari daerah, DPD Provinsi. Sebagian besar menyampaikan memang kecenderungannya mendorong pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD, dengan catatan nanti kita diskusikan,” ucapnya. {}
