Berita Golkar – Penurunan angka kemiskinan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2025-2029. Bahkan duet pemerintahan Iqbal-Dinda menetapkan target ambisius menghapus kemiskinan ekstrem hingga nol persen sampai 2029.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri dalam rapat paripurna di DPRD NTB, Kamis (3/7/2025). Berbagai upaya dan strategi akan dilakukan untuk mencapai target tersebut. Salah satunya melalui program desa berdaya.
“Kami akan bekerja ekstra sekuat tenaga dalam menekan tingkat kemiskinan. Baik kemiskinan secara umum maupun kemiskinan ekstrem menjadi nol persen sampai 2029,” kata Umi Dinda, sapaan Indah Dhamayanti Putri, dalam pidatonya, dikutip dari LombokPost.
Dijelaskan, saat ini tingkat kemiskinan ekstrem NTB masih tercatat 2,04 persen. Atau jumlahnya mencapai 119 ribu orang. Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi di mana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih, makanan, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi
Adapun kemiskinan secara keseluruhan sampai 658.600 orang atau 11,91 persen. Persoalan sosial itu tersebar di kantong-kantong kemiskinan di 10 kabupaten/kota se-NTB. “Semua intervensi sudah kami detailkan di semua OPD yang memiliki program kegiatan penanggulangan kemiskinan,” jelas Dinda.
Anggota Komisi V DPRD NTB Didi Sumardi mengatakan upaya pemprov dalam menekan angka kemiskinan sudah berjalan on the track. Itu juga sejalan dengan target pemerintah pusat. “Tapi target ini harus dibarengi dengan upaya yang lebih progresif lagi,” kata Didi.
Menurutnya, kebijakan penanggulangan kemiskinan jangan sampai terkotak-kotak. Seperti hanya dilakukan oleh satu instansi saja di Dinas Sosial (Dinsos). Tapi harus dilakukan secara kolaboratif di semua OPD. Nah, dengan kolaborasi dari berbagai OPD, angka kemiskinan bisa terus ditekan.
Menurutnya, ada tiga strategi dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Pertama, bagaimana meningkatkan pendapatan, mengurangi beban pengeluaran dan mengurangi kantong kantong kemiskinan. “Termasuk juga harus bersinergi dengan pemerintah daerah di kabupaten/kota,” tegas Didi.
Pemprov dan kabupaten/kota, imbuh di, harus bersinergi menangani kemiskinan. Sinkronisasi data juga menjadi penting. Data pemerintah provinsi harus linier dengan data kemiskinan pemkab dan pemkot.
Di sisi lain, pemprov juga harus menggenjot pendapatan. Sebab antara pengentasan kemiskinan dan upaya mencapai pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan.
“Nggak akan bisa maksimal menuntaskan kemiskinan tanpa upaya meningkatkan pendapatan daerah. Bagaiman menggenjot pertumbuhan ekonomi, ini korelasinya dalam optimalisasi penuntasan kemiskinan,” tandas mantan Ketua DPRD Kota Mataram itu.
Anggota Komisi I DPRD NTB Lalu Muhibban mengatakan program pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen jangan sampai sebatas target. Hal itu harus dibarengi dengan kemampuan keuangan daerah. Sehingga dia mendorong Pemprov untuk lebih kreatif dalam meningkatkan pendapat asli daerah (PAD).
“Kemampuan fiskal kita masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Maka jika ingin program pengentasan kemiskinan berjalan maksimal harus dibarengi dengan peningkatan pendapatan,” tegas Muhibban. {}
