Berita Golkar – Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menegaskan bahwa harga pembelian gabah kering panen (GKP) harus sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan, yaitu Rp 6.500 per kilogram.
Pernyataan itu disampaikan Erwan Setiawan saat menghadiri acara tanam benih padi di Cikawasen, Desa Kawasen, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Selasa (18/3/2025).
Erwan juga menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama dinas terkait telah memantau harga gabah di lapangan agar sesuai dengan ketentuan pusat. “Kita harus kawal bersama aturan ini. Jangan sampai ada tengkulak yang memainkan harga dan merugikan petani,” ujar Erwan, dikutip dari InfoPriangan.
Menurutnya, praktik para tengkulak yang membeli gabah dengan harga di bawah HPP harus segera dihentikan. Jika dibiarkan, hal ini akan terus menekan kesejahteraan petani yang sudah bekerja keras di sawah.
“Kami, pemerintah provinsi, daerah, dan pusat, akan menjamin kesejahteraan petani dengan mengawal harga gabah. Tidak boleh ada yang membeli di bawah Rp 6.500,” tegasnya.
Erwan berharap para petani bisa lebih sejahtera tanpa perlu khawatir akan permainan harga yang dilakukan tengkulak. Ia juga meminta agar seluruh pihak, termasuk petani dan kelompok tani, ikut mengawasi peredaran harga gabah di lapangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis, Slamet Budi Wibowo, menjelaskan bahwa pemerintah telah menjalin kerja sama dengan Bulog untuk menjaga stabilitas harga gabah.
“Dengan kerja sama ini, diharapkan harga gabah tetap berada di angka Rp 6.500 per kilogram,” katanya.
Namun, ia mengakui bahwa Bulog tidak bisa langsung menyerap gabah dari petani. Oleh karena itu, akan ada mekanisme kerja sama antara Bulog dan mitra yang bertugas membeli gabah langsung dari petani.
“Jika ada petani yang merasa dipaksa menjual gabah di bawah harga ketetapan pemerintah, silakan laporkan kepada kami atau langsung ke Bulog,” ujarnya.
Budi menambahkan bahwa langkah ini bertujuan untuk menekan praktik para tengkulak yang kerap memainkan harga di tingkat petani. Ia mengingatkan bahwa Bulog memiliki klasifikasi tertentu dalam membeli gabah, seperti kadar air dan tingkat kebersihan.
“Petani harus memastikan kualitas gabahnya sesuai dengan standar Bulog agar lebih mudah diserap oleh mitra yang bekerja sama dengan pemerintah,” jelasnya.
Budi juga mengimbau agar petani tidak menjual hasil panennya secara individual, terutama kepada pembeli yang tidak jelas asal-usulnya. “Lebih baik berkoordinasi dengan kelompok tani agar bisa menjual gabah secara kolektif ke mitra Bulog,” katanya.
Menurutnya, penjualan gabah secara kolektif tidak hanya membantu petani mendapatkan harga yang lebih stabil, tetapi juga mengurangi celah bagi tengkulak untuk memainkan harga.
Budi memastikan bahwa saat ini harga gabah di Kabupaten Ciamis masih relatif stabil, meskipun sedang menghadapi panen raya.
“Kami akan terus memantau perkembangan harga gabah di lapangan agar petani tetap mendapatkan keuntungan yang layak,” pungkasnya.
Selain dukungan dari pemerintah, Erwan juga mengajak petani untuk lebih aktif mengawasi harga gabah yang beredar di lapangan. Ia meminta agar mereka tidak ragu melaporkan jika ada pihak yang mencoba membeli gabah dengan harga di bawah ketetapan pemerintah.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah. Petani juga harus ikut mengawasi dan melaporkan jika ada tengkulak nakal,” katanya.
Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, Bulog, dan petani, Erwan optimistis kesejahteraan petani akan lebih terjamin. Ia berharap aturan ini bisa berjalan dengan baik dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan. “Kita harus pastikan kebijakan ini berjalan efektif demi kesejahteraan petani,” tutupnya. {}
