Berita Golkar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan pajak masyarakat yang dinilai menjadi faktor utama merosotnya capaian penerimaan pajak daerah. Meski potensi ekonomi besar terbentang, warga NTB dinilai masih enggan menunaikan kewajiban perpajakan.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri mengungkapkan, dari sekitar 82 juta wajib pajak yang terdaftar, hanya sekitar 2 juta yang benar-benar aktif membayar pajak. “Rasio ini masih sangat jauh dari harapan kita. Ini menjadi tantangan serius dalam membangun daerah,” ujarnya, Selasa (5/8/2025), dikutip dari NTBSatu.
Menurutnya, kondisi ini menghambat pembangunan daerah dan menunjukkan bahwa edukasi pajak selama ini belum efektif menyentuh akar masalah. Program-program seperti Gebyar Pajak memang menciptakan antusiasme, namun belum mampu mengubah perilaku secara signifikan.
Dinda -sapaan Wakil Gubernur NTB- juga menyoroti, fakta kontribusi terbesar penerimaan pajak di NTB masih bergantung pada belanja pemerintah. Bukan dari sektor swasta maupun partisipasi warga.
“Ketika belanja pemerintah efisien di awal tahun, penerimaan kita langsung turun. Artinya, basis ekonomi kita rapuh,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Samon Jaya membenarkan kinerja pajak masih belum sesuai harapan.
Data Kanwil DJP Nusa Tenggara mencatat hingga 31 Juli 2025, realisasi penerimaan pajak NTB baru mencapai Rp2,372 triliun atau 34,91 persen dari target tahunan sebesar Rp6,797 triliun.
“Masih jauh dari target. Ini pekerjaan rumah kita bersama, banyak potensi-potensi penerimaan di NTB yang akan kita dorong untuk mengoptimalkan capaian pajak nanti,” pungkasnya. {}
