Berita Golkar – Rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kebon Talo yang dijadwalkan tahun ini batal terlaksana. Adanya efisiensi anggaran mengakibatkan rencana ini tak dapat terlaksana tahun ini.
Penundaan proyek ini dikhawatirkan memperparah kondisi darurat sampah di Mataram, yang setiap harinya menghasilkan sekitar 200 ton sampah.
“Bukan ditunda, hilang. Tahun depan kali. Mau dibangun syukur, enggak ya tidak apa-apa lah,” kata Walikota Mataram, Mohan Roliskana dengan nada kesal.
Padahal Pemerintah Kota Mataram telah melakukan berbagai persiapan matang. Mulai dari penyediaan lahan hingga pengajuan usulan sebagai syarat pembangunan, semuanya sudah dilakukan sejak awal.
Beberapa waktu lalu, sebelum kepastian penundaan ini, Mohan bahkan masih berupaya membangun komunikasi dengan kementerian terkait untuk mendorong realisasi proyek TPST Kebon Talo.
“Tetapi tadi disampaikan BPPW NTB tidak ada masuk dalam anggaran mereka. Jadi tidak ada tahun ini. Mau bilang apa lagi. Kita sudah sangat berharap,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Mohan menjelaskan, pembangunan TPST ini akan berdampak signifikan pada pengelolaan sampah di Mataram.
Dengan adanya TPST, residu sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok bisa berkurang, sehingga memperpanjang usia TPAR yang saat ini sudah menampung beban berat. Meski demikian, Mohan mencoba berbesar hati dan memahami kondisi yang ada.
Penundaan atau pembatalan TPST ini menjadi tantangan besar bagi Kota Mataram yang kini dalam kondisi darurat sampah, dengan produksi harian mencapai sekitar 200 ton.
“Tapi ya bisa kita maklumi. Mungkin ada hal-hal yang dianggap lebih prioritas untuk dianggarkan. Kita menyesuaikan saja,” ucapnya.
Terpisah, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB Yanuar Seto menjelaskan penundaan ini disebabkan oleh efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Kondisi ini tentu menjadi darurat mengingat produksi sampah harian mencapai sekitar 200 ton.
