Berita Golkar – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan International Labour Organization (ILO) akan menyusun peta jalan (roadmap) reintegrasi bagi pekerja migran Indonesia, pasca kembali ke Tanah Air. Hal ini penting sebagai upaya memastikan masa depan PMI setelah kembali ke Indonesia.
“Seperti apa sih roadmap yang paling baik? Roadmap reintegrasi ini menjadi penting untuk memastikan pekerja migran Indonesia tidak hanya terlindungi saat bekerja di luar negeri, tetapi juga memiliki kepastian masa depan ketika kembali ke Tanah Air. Apakah melalui wirausaha, bekerja di pasar kerja dalam negeri, atau opsi-opsi lainnya,” kata Wamen P2MI, Christina Aryani, dalam pertemuan dengan Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste, Simrin Singh di Jakarta, Senin (5/1/2026).
Christina menyampaikan, penyusunan roadmap memerlukan pemetaan yang jelas, termasuk peran kementerian/lembaga terkait, bentuk kolaborasinya dengan pemerintah daerah, serta skema implementasi yang realistis agar dapat dijalankan secara berkelanjutan.
Dalam pertemuan itu, Christina juga menyoroti peran Migrant Workers Resource Center (MWRC) yang selama ini didukung ILO dan telah diadopsi dalam layanan terpadu seperti Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Mal Pelayanan Publik di sejumlah daerah. Salah satunya di Cirebon, Jawa Barat yang sudah berjalan baik dan diakses masyarakat.
“Model layanan ini, efektif mendukung migrasi aman sekaligus dapat menjadi bagian penting dari ekosistem roadmap reintegrasi,” tuturnya, dikutip dari Sinpo.
Selain itu, diskusi Christina bersama ILO juga mencakup isu pelindungan Anak Buah Kapal (ABK) migran yang memiliki tantangan khusus. Sehingga diperlukan penguatan kapasitas dan pertukaran pengetahuan dengan negara-negara penempatan pekerja migran yang telah memiliki praktik baik.
Tujuannya untuk memperkuat tata kelola pelindungan ABK yang bekerja di kapal berbendera asing dan beroperasi di tengah laut.
“ABK ini memiliki tantangan yang jauh lebih kompleks. Karena itu, kami melihat pentingnya pembelajaran dari negara lain agar pelindungan bisa diimplementasikan lebih baik,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste, Simrin Singh, memastikan komitmen ILO mendukung Indonesia dalam penyusunan roadmap reintegrasi, sebagai prioritas kerja sama di 2026.
Roadmap itu juga akan memperkuat koordinasi penanganan kasus eksploitasi pekerja migran di tingkat daerah, tidak hanya bagi pekerja migran, tetapi juga untuk keluarga dan anak-anak yang ditinggalkan.
“Dengan roadmap yang reintegrasi ini, respons terhadap isu pekerja migran bisa dilakukan secara lebih sistematis, berkelanjutan, dan berdampak nyata,” kata Simrin Singh. {}
