Berita Golkar – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan pihaknya telah menggelar operasi pasar di 4.000 titik menjelang Ramadan 1446 Hijriah.
“Operasi pasar hari ini mulai dan Insya Allah akan menyentuh pada 4.000 titik dan kebutuhan pokok yang memang diperlukan masyarakat atau katakan yang bisa mengakibatkan inflasi,” kata Lodewijk usai menggelar rapat koordinasi persiapan Ramadan di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (24/2/2025), dikutip dari Inilah.
Mantan Danjen Kopassus ini menjelaskan operasi pasar tersebut dilakukan agar harga pangan pada Bulan Suci Ramadan tetap stabil.
Dia menambahkan operasi pasar itu juga bertujuan untuk memberantas praktek penimbunan bahan pangan yang kerap terjadi di lapangan.
Lodewijk pun menyoroti beberapa bahan pangan yang rawan mengalami kenaikan harga seperti daging sapi, daging ayam, cabai hingga minyak goreng.
Untuk memastikan semua harga bahan pangan itu tetap berada di batas harga eceran tertinggi (HET), ia memastikan pihaknya akan terus melakukan operasi pasar secara rutin di seluruh daerah.
“Titik mana yang akan didatangi dan seperti apa bahan-bahan apa yang akan disampaikan Itu sudah direncanakan,” jelas Lodewijk.
Sebelumnya, Menko Polkam Budi Gunawan sudah mengatakan pihaknya telah melakukan beragam antisipasi menjelang Ramadan, salah satunya memastikan harga pangan stabil.
Pria yang akrab disapa BG ini menjelaskan pengendalian harga pangan tersebut dilakukan dengan cara memantau harga pangan agar tetap sesuai dengan HET.
Menurut dia, Pemerintah telah menetapkan HET untuk beberapa bahan pangan seperti MinyaKita sebesar Rp15.700 per liter. Meski demikian, hingga saat ini angka realisasinya melebihi HET, yakni mencapai Rp17.500.
Jika kondisi ini terus berlanjut, lanjut BG, masyarakat akan kesulitan membeli kebutuhan pangan pada bulan puasa dan Lebaran.
Oleh karena itu, Kemenko Polkam dan seluruh jajaran pemerintahan yang lain mewanti-wanti para pengusaha agar tidak nakal dalam menentukan harga pangan saat Lebaran. “Kami tidak menoleransi pengusaha yang melanggar sehingga dapat merugikan masyarakat, apalagi pada bulan puasa,” tegas BG. {}
