Berita Golkar – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus menyesalkan kebijakan pemerintah daerah dan Bupati Pati yang menaikkan nilai pajak sehingga membuat masyarakat resah.
“Sebenarnya sudah diingatkan oleh Presiden sendiri jangan mengambil kebijakan yang membuat gaduh. Tentunya itu kita sangat sayangkan terjadi itu,” kata Lodewijk saat ditemui di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025), dikutip dari Antara.
Menurut Lodewijk, pemerintah daerah seharusnya mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil kebijakan strategis, terutama yang berkaitan dengan pajak dan hajat hidup orang banyak. Kepentingan rakyat harus menjadi pertimbangan utama agar kebijakan yang diambil pemerintah tidak membuat gaduh publik.
Lodewijk melanjutkan, pihaknya akan terus mengawasi setiap perkembangan dan gejolak politik yang terjadi di Pati. Dirinya juga menghormati proses panitia khusus (Pansus) mengenai hak angket yang bertujuan untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo.
Kemenko Polkam, lanjut Lodewijk, juga akan memantau seluruh kepala daerah lain agar tidak mengeluarkan kebijakan yang membuat gaduh masyarakat.
“Setiap hari kita monitor dan ada bagian-bagian Kedeputian kita monitor terkait dengan ini. Ada beberapa ya memang kabupaten, kota yang mengambil kebijakan yang hampir sama ya tentunya kita ingatkan mereka,” kata Lodewijk
Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo menegaskan dirinya tidak mengundurkan diri meski ada tuntutan dari sejumlah pengunjuk rasa, karena dirinya juga dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis.
“Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya,” ujarnya di Pati (13/8/2025).
Ia menyatakan tetap menghormati proses politik yang sedang berjalan di DPRD Kabupaten Pati, termasuk hak angket yang diajukan oleh anggota dewan.
Adapun DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus) mengenai angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo menyusul aksi unjuk rasa warga Pati terkait kebijakan Sudewo yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, seperti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. {}
