Berita Golkar – Program unggulan Pemerintah Provinsi Bali berupa Satu Keluarga Satu Sarjana yang digagas Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta tak masuk dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Hal ini disoroti Fraksi Partai Golkar dalam Sidang Paripurna DPRD Bali yang digelar di ruang Wiswa Sabha Utama, Senin (21/7).
Anggota Fraksi Golkar, Wayan Gunawan, dalam pandangan umum fraksinya menyebut program tersebut seharusnya mendapatkan perhatian serius dari Pemprov Bali karena telah disambut positif oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin yang menjadi sasaran utama.
“Golkar menyambut baik inisiatif Saudara Gubernur membuat program satu keluarga satu sarjana yang diarahkan khusus untuk masyarakat miskin. Program ini mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat Bali. Namun, setelah kami cermati di dalam struktur rancangan Perubahan APBD Tahun 2025 program ini belum mendapatkan alokasi anggaran pada rancangan Perubahan APBD Tahun 2025,” kata politisi asal Bangli tersebut, dikutip dari JawaPost.
Gunawan juga menyoroti pemangkasan anggaran di sejumlah sektor penting, salah satunya di Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Bali.
Ia menyebut alokasi anggaran bidang pendidikan mengalami penurunan lebih dari Rp 39 miliar, dari sebelumnya Rp 1,967 triliun menjadi Rp 1,928 triliun.
Gunawan mempertanyakan apakah pemangkasan ini merupakan dampak dari Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja.
“Kami, Fraksi Partai Golkar menyadari bahwa terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menyebabkan adanya efisiensi belanja. Namun terhadap rancangan belanja pada Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 kami melihat pada Tabel 3.2. khususnya urusan pemerintahan,” ujarnya.
Tak hanya sektor pendidikan, Fraksi Golkar juga menyoroti penurunan anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali yang turun sekitar Rp 4,4 miliar, dari Rp 36,6 miliar menjadi Rp 32,2 miliar. Padahal, kondisi cuaca ekstrem belakangan ini berdampak besar terhadap sektor pertanian di Bali.
“Justru dipotong makanya kami pertanyakan setelah kami amanati konstruksi anggaran,” ungkap Gunawan.
Penurunan tajam juga terlihat pada anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Bali. Dalam Rancangan Perubahan APBD 2025, anggarannya dipangkas sekitar Rp 146 miliar, dari Rp 390 miliar menjadi Rp 243 miliar lebih. Gunawan mempertanyakan apakah kesalahan ada pada perencanaan awal atau murni dampak efisiensi.
“Kalau dipotong karena efisiensi mencanangkan dulu di induk, apakah instruksi presiden kami pertanyakan. Yang jelas bahwa dari saya tidak persoalan urusan utang karena kami yakin utang bisa ditutupi karena dari pendapatan wisatawan asing,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Gunawan juga menyoroti target pendapatan dari sektor kontribusi wisatawan asing (PWA) yang hanya dipatok sebesar Rp 400 miliar.
Menurutnya, angka ini terlalu kecil jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai sekitar 6 juta orang.
“Dengan banyak kunjungan WNA sekitar 6 juta orang, maka potensi dapat sekitar Rp 900 miliar. Seharusnya bisa dapat Rp 700 miliar. Kami buktikan di laporan keuangan. Kalau sudah naik prosentase eksekutif ini,” tandasnya. {}
