Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendesak Pemerintah RI melakukan nota protes kepada Pemerintah Malaysia atas kasus penembakan 5 Pekerja Migran Indonesia yang terjadi pada Jumat (24/01/25) yang lalu. Nota protes diplomatik tersebut penting dilalukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.
“Kita mengetahui 5 Pekerja Migran Indonesia ditembak oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di sekitar Tanjung Rhu, Selangor, karena diduga keluar dari wilayah Malaysia secara ilegal. Akibat kejadian tersebut satu orang PMI meninggal dunia sementara 4 orang lainnya mengalami luka-luka, ujar Yahya, Rabu (29/01/25) di Jakarta.
Menurut Yahya, pengakuan APMM bahwa Pekerja Migran Indonesia melakukan perlawanan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin PMI yang hendak pulang ke Indonesia membawa senjata tajam. Itu adalah alibi berlebihan dan perlu dibuktikan secara hukum.
Yahya Zaini minta Pemerintah Indonesia tegas mendesak Kerajaan Malaysia untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan. Supaya diketahui duduk soal yang sebenarnya dan tidak terulang kembali di masa depan.
“Kasus penembakan serupa bukanlah hal yang pertama kali terjadi, tetapi merupakan yang ketiga kalinya. Pernah juga terjadi kasus serupa pada tahun 2012 dan 2014 terhadap PMI asal Lombok NTB,” terang Yahya.
Yahya juga meminta Kementerian Pekerja Migran Indonesia meningkatkan perlindungan kepada PMI, khususnya yang ada di Malaysia. Karena disamping jumlahnya paling besar, kasus PMI unprosedural ke Malaysia juga paling banyak, mengingat jalan tikus masuk Malaysia pintunya lebih banyak dan lebih mudah. Masih banyaknya kasus unprosedural PMI keluar negeri merupakan bukti lemahnya pengawasan dan perlindungan terhadap mereka.
“Saya mengingatkan dengan peningkatan status menjadi Kementerian, KPMI harus lebih sigap dan waspada terhadap perlindungan PMI diluar negeri. Jadikan perubahan status menjadi Kementerian sebagai momentum untuk berbenah dan memperbaiki diri guna meningkatkan deteksi dini, pengawasan yang lebih terukur dan perlindungan secara lebih ketat. Segera bentuk atase PMI di negara-negara tujuan penempatan sebagai wujud political will untuk memberikan perlindungan yang baik bagi mereka,” pungkas politisi Partai Golkar asal Jawa Timur ini.
