Zigo Rolanda Dorong SPAM, TPST, Hingga Sekolah Rakyat di Mentawai Masuk DIPA 2026

Berita Golkar – Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah keluar dari status daerah tertinggal sejak tahun 2024 lalu. Namun, saat ini Mentawai masih berada dalam status daerah terluar di Sumatra Barat. Sehingga, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM menjadi tantangan terbesar daerah ini.

Pada tahun 2026 ini, terdapat beberapa program strategis yang akan dilaksanakan. Di antaranya, Preservasi jalan Tua Pejat-Rokot-Sioban-Katiet dengan anggaran Rp 29.3 Miliar, serta pengembangan pelabuhan Siberut dengan anggaran Rp 55 Miliar, dan pengamanan Pantai Sikabaluan dengan nilai Rp 11,2 Miliar.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Minggu (15/2/2026).

“Kami juga mendorong percepatan penyiapan dokumen serta dukungan akses listrik untuk SPAM dan dan TPST di Kabupaten Kepulauan Mentawai, agar kebutuhan air bersih dan pengelolaan sampah dapat kembali diperjuangkan dalam proses penganggaran,” ujar Zigo Rolanda, dikutip dari InfoSumbar.

Di samping itu, pembangunan sekolah adalah investasi jangka panjang bagi masa depan anak-anak Mentawai. Dari Satker Prasarana Strategis, saat ini tengah berjalan rehabilitasi dan renovasi MTsN 2 Kepulauan Mentawai serta MAS Mardatillah sebagai bagian dari penguatan sarana pendidikan. Selain itu, pembangunan Sekolah Rakyat juga akan didorong agar dapat segera masuk dalam DIPA APBN 2026.

Zigo Rolanda juga meminta Pemerintah Daerah untuk menyiapkan lahan pembangunan kantor PPK BPJN, sehingga alat berat dapat ditempatkan di Mentawai dan penanganan longsor bisa dilakukan dengan cepat ketika terjadi bencana.

Menurutnya, Mentawai memiliki potensi besar. Dengan kolaborasi dan komitmen bersama, Zigo Rolanda yakin bahwa Mentawai bisa bergerak lebih cepat, lebih kuat, dan lebih maju.

“Kami turut menerima masukan dari Bupati terkait penurunan status kawasan desa yang berada dalam kawasan hutan. Hal ini akan kami dorong agar pelayanan dasar di desa-desa dapat berjalan lebih optimal,” tutup Zigo Rolanda. {}