Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin menyebut DPR saat ini tengah mencari alternatif sistem pemilu yang lebih baik. Menurutnya, DPR saat ini membuka ruang untuk mencari formula terbaik bagi sistem pemilu di Indonesia.
Hal tersebut Arse sampaikan saat menerima audiensi Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Muhammadiyah sekaligus menyampaikan usulan reformasi sistem pemilu bertajuk ‘Jalan Tengah Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia: Tawaran Gagasan Wasathiyah’. “Kita jadikan bahan untuk kajian. Kita memang sedang mencari alternatif sistem pemilu yang lebih baik untuk Indonesia,” ujar Arse, Jumat, dikutip dari Kompas.
“Usulan ini menarik. Ini akan dikaji terlebih dahulu. Nanti kita perdalam lagi. Ini menambah bahan kajian kita,” sambungnya.
Berdasarkan pemaparan Ketua LHKP PP Muhammadiyah Ridho Al Hamdi, terobosan baru sistem pemilu diperlukan di tengah perdebatan panjang antara sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup.
“Keduanya punya kelebihan sekaligus kelemahan. Kita perlu jalan tengah agar demokrasi tidak terus tersandera oleh tarik menarik ekstrem ini,” kata Ridho.
Menurut analisis Muhammadiyah, sistem proporsional terbuka lebih baik dibandingkan tertutup. Hanya saja, Ridho mengingatkan, tetap ada kelemahan mendasar dari sistem proporsional terbuka. “Politik uang, lemahnya kelembagaan partai, hingga intervensi elite tidak bisa semata-mata dijelaskan oleh sistem pemilu,” ucapnya.
Oleh karena itu, Muhammadiyah mengusulkan Moderate List Proportional Representation atau sistem proporsional daftar moderat sebagai jalan tengah. Ridho mengatakan, sistem ini mengakomodasi kekuatan partai sekaligus kandidat, dengan pemilih diberi opsi memilih partai, caleg, atau keduanya.
Ambang batas parlemen pun diusulkan berada pada kisaran 2,5-3 persen, lebih rendah dari ambang batas yang berlaku saat ini, yakni 4 persen. “Ambang 4 persen terlalu tinggi. Pada Pemilu 2019, lebih dari 21 juta suara rakyat hangus. Sistem jalan tengah ini bisa meminimalisir wasted vote,” jelasnya.
“Kalau regulasi lemah, rekrutmen penyelenggara bermasalah, dan budaya politik uang dianggap biasa, maka sistem apapun tidak akan efektif. Karena itu, sistem jalan tengah ini harus berjalan seiring dengan reformasi regulasi dan tata kelola pemilu,” imbuh Ridho. {}
