Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, memberikan apresiasi atas berbagai inovasi layanan yang dilakukan Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Kabupaten Sumedang. Langkah-langkah terobosan yang diterapkan di Sumedang dinilai mampu meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mendorong kontribusi nyata terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pertanahan.
Zulfikar menyampaikan apresiasi ini dalam kapasitasnya sebagai anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan PNBP di sektor pertanahan. Menurutnya, inovasi yang ditunjukkan Kantah ATR/BPN Sumedang dapat menjadi rujukan nasional untuk reformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan.
“Panja Pengawasan PNBP di sektor pertanahan kami mendapatkan paparan yang menurut kita apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman ATR/BPN khususnya di Sumedang dalam memberikan pelayanan Pertanahan perlu diapresiasi,” ujar Zulfikar.
Salah satu bentuk inovasi yang diapresiasi adalah pemberian layanan prioritas kepada masyarakat yang datang langsung untuk mengurus sertifikat. Inisiatif ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi layanan sekaligus mempercepat proses administrasi pertanahan.
“Mereka punya banyak inovasi, yang menarik adalah ketika ada masyarakat, ada pihak yang mau mengurus langsung layanan tersebut, mereka diberi prioritas. Dan mereka juga memberikan layanan antar sertifikat bagi yang belum diambil,” lanjut legislator Partai Golkar asal Jawa Timur ini. .
Zulfikar juga menegaskan pentingnya semangat inovatif seperti yang ditunjukkan oleh Kantah ATR/BPN Sumedang untuk diadopsi oleh kantor pertanahan di seluruh Indonesia. Menurutnya, pendekatan pelayanan yang proaktif akan semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi agraria sekaligus berdampak pada peningkatan PNBP secara signifikan.
Ia pun berharap keberhasilan Sumedang dalam membangun layanan publik yang humanis dan efisien dapat menjadi model percontohan dalam reformasi birokrasi pertanahan di tingkat nasional.
Dengan terus mendorong kantor-kantor pertanahan untuk berinovasi, DPR RI melalui Komisi II berkomitmen mendukung optimalisasi sektor pertanahan sebagai sumber penerimaan negara yang berkelanjutan dan berkeadilan.
