Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengungkapkan keprihatinannya atas keputusan DPR yang mengalihkan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu ke Badan Legislasi (Baleg).
Hal itu ia sampaikan dalam acara HUT ke-17 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Selasa (15/4/2025).
“Yang menyiapkan revisi UU Pemilu saat ini adalah Baleg,” ujar Zulfikar, dikutip dari Akurat.
Meski bukan jadi leading sector, Komisi II tak tinggal diam. Pimpinan komisi kini tengah melobi pimpinan DPR agar mandat pembahasan revisi kembali ke tangan mereka.
Menurut Zulfikar, sinyal positif sudah muncul. Ia mengaku telah berdiskusi dengan salah satu Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar, dan melihat peluang kembalinya pembahasan UU Pemilu ke Komisi II.
Namun Zulfikar mempertanyakan logika pengalihan tersebut. Ia menyebut alasan formalnya adalah karena Komisi II mendapat tugas merevisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal, kata dia, UU ASN baru saja direvisi pada 2023.
Yang lebih membingungkan, lanjutnya, revisi kali ini hanya menyasar satu pasal, yakni soal kewenangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat tinggi pratama. Pasal itu akan memberi Presiden kuasa penuh, tanpa peran lembaga lain.
“Contohnya, jabatan seperti Dirjen Polpum Kemendagri nantinya langsung di bawah Presiden. Saya kira ini terlalu sentralistik,” tegasnya.
Zulfikar secara tegas menolak substansi revisi tersebut. Menurutnya, penarikan kewenangan ke pusat bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang diperjuangkan sejak era Reformasi.
“Saya tidak setuju. Ini kemunduran. Kalau semua kembali ke pusat, lalu bagaimana dengan peran pejabat pembina kepegawaian di daerah?” kritiknya.
Ia juga menyoroti potensi lemahnya kelembagaan daerah jika kewenangan strategis terus ditarik ke pemerintah pusat. Menutup pernyataannya, Zulfikar melontarkan candaan pedas.
“Kalau saya bicara begini di depan pimpinan DPR, mungkin saya sudah diketok. Apalagi kita ini satu partai,” katanya sambil tertawa. {}
