Berita Golkar – Partai Golkar melalui program Golkar Rumah Aspirasi kembali membuka ruang dialog bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan tenaga honorer dari wilayah Tapal Kuda Jawa Timur.
Kegiatan bertajuk “Tumpahkan Aspirasi P3K dan Tenaga Honorer” ini digelar di Aula Beringin Bondowoso, Jum’at (26/12/2025), dan diikuti peserta dari Pasuruan, Lumajang, Situbondo, Besuki, Jember, dan Bondowoso.
Dialog aspiratif tersebut menghadirkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, serta Anisatul Hamidah, selaku Plt. Kepala BKPSDM. Forum ini menjadi wadah bagi P3K dan tenaga honorer untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan terkait kepastian kerja, kesejahteraan, dan jenjang karier.
Zulfikar Arse Sadikin menilai pertemuan tersebut berjalan positif dan sarat masukan penting. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan peserta layak diakomodasi dalam Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN yang saat ini sedang disusun oleh pemerintah pusat.
“Pertemuan ini bagus karena kita bisa bertemu langsung dengan teman-teman P3K dan honorer. Aspirasi yang disampaikan cukup pantas untuk diatur dalam peraturan pemerintah tentang manajemen ASN,” ujar Zulfikar, dikutip dari KilasJatim.
Ia menjelaskan, sejumlah isu strategis yang mengemuka dalam dialog tersebut antara lain kepastian masa kerja P3K, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu, kesejahteraan, serta jaminan jenjang karier.
“Bagaimanapun mereka ini ASN dan tetap harus punya karier. Termasuk juga soal jaminan sosial, mutasi, dan promosi, baik dari paruh waktu ke penuh waktu maupun promosi sesama P3K,” tegasnya.
Terkait penghasilan, Zulfikar menyampaikan bahwa gaji P3K paruh waktu saat ini pada prinsipnya masih sama dengan yang mereka terima selama ini. Namun, ia berharap ke depan pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
“Untuk gaji, saat ini masih sama dengan yang sudah mereka terima. Mudah-mudahan ke depan daerah bisa semakin tinggi kemampuannya untuk memberikan gaji atau upah yang lebih baik kepada teman-teman P3K paruh waktu,” jelasnya.
Zulfikar juga berharap pemerintah pusat, termasuk Badan Kepegawaian Negara (BKN), dapat mendengar dan menindaklanjuti aspirasi yang muncul dari daerah. Ia mencontohkan langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah mulai memberikan kepastian masa kerja P3K.
“Di Jawa Timur sudah mulai diatur bahwa masa kerja P3K guru bisa sampai usia pensiun 60 tahun, sementara untuk P3K teknis dan kesehatan bisa sampai 58 tahun. Ini menunjukkan bahwa kepastian kerja itu memungkinkan untuk diwujudkan,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Golkar berharap aspirasi P3K dan tenaga honorer dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda dapat menjadi bahan konkret dalam perumusan kebijakan nasional, sehingga tercipta kepastian kerja, peningkatan kesejahteraan, dan keadilan karier bagi seluruh P3K dan tenaga honorer di Indonesia. {}
