Berita Golkar – Pemerintah diminta segera melakukan langkah mitigasi fiskal menghadapi lonjakan harga minyak dunia serta penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS). Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji.
Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah dinilai Sarmuji telah mendorong harga minyak dunia menembus di atas US$ 100 per barel sejak hari Minggu kemarin. Pada saat yang sama, tekanan global juga tercermin dari penguatan dolar AS yang membuat nilai tukar rupiah menembus level Rp 17.000 per dolar AS pada awal perdagangan Senin (9/3/2026).
Menurut Sarmuji, kombinasi lonjakan harga minyak dan penguatan dolar AS berpotensi memberikan tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), utamanya pada pos subsidi energi yang sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak dan nilai tukar.
“Lonjakan harga minyak dunia di atas US$ 100 per barel dan penguatan dolar AS harus segera direspons secara serius oleh pemerintah. Dampaknya terhadap APBN bisa sangat signifikan, terutama pada beban subsidi energi,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis, Selasa (10/3/2026), dikutip dari Detik.
Selain itu, Sarmuji mengingatkan bahwa penguatan dolar AS juga membawa konsekuensi langsung terhadap posisi utang luar negeri Indonesia. Ketika dolar AS menguat terhadap rupiah, nilai kewajiban utang yang berdenominasi dolar AS otomatis meningkat jika dihitung dalam rupiah.
“Penguatan dolar AS juga secara langsung meningkatkan beban utang luar negeri Indonesia dalam nilai rupiah. Artinya, kewajiban pembayaran pemerintah menjadi lebih besar ketika dikonversi ke rupiah,” kata Sarmuji.
Dia meminta Kementerian Keuangan segera melakukan simulasi berbagai skenario agar pemerintah dapat mengantisipasi konsekuensi fiskal yang mungkin muncul apabila kondisi global tersebut berlanjut.
“Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa harus segera melakukan simulasi dan mitigasi agar APBN kita tetap valid. Konsekuensi terhadap beban APBN pasti tinggi, terutama pada subsidi,” kata Sarmuji.
Sarmuji juga menekankan bahwa langkah antisipasi tersebut perlu dilakukan secara terbuka dan terkoordinasi, mengingat dampaknya sangat luas terhadap stabilitas ekonomi nasional.
“Menteri Keuangan jangan asyik dengan dunianya sendiri. Situasi seperti ini membutuhkan koordinasi yang kuat dan komunikasi yang terbuka agar pemerintah, DPR, dan publik mengetahui langkah-langkah mitigasi yang sedang disiapkan,” tegas Sarmuji. []
