Berita Golkar – Politikus Partai Golkar, Meutya Hafid, mengaku belum ada pembicaraan soal proyeksi nama-nama individu yang akan masuk di dalam kabinet Prabowo-Gibran. Termasuk namanya yang disebut-sebut bakal menjadi menteri luar negeri. Nama Meutya santer diisukan menjadi calon pengganti Retno Marsudi.
“Saya belum tahu (diajukan menjadi calon menteri). Kan hak prerogatifnya ada di Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Jadi, itu keputusan ada di Pak Prabowo. Jadi, sampai saat ini saya gak tahu prosesnya seperti apa,” ujar Meutya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (24/6/2024).
Ia mengatakan, yang mengetahui soal pembentukan kabinet hanya Prabowo dan Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar. Sebab, diskusi mengenai pembentukan kabinet terjadi antara Prabowo dan para ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR itu masih menunggu soal keputusan siapa saja politisi Golkar yang dimasukan ke dalam kabinet. Ia menyerahkan kepada Prabowo kapan bakal mengumumkan nama-nama anggota kabinet. “Semua kan masih wait and see lah. Kapan diumumkan ya itu tergantung presiden terpilih dan para ketua umum,” imbuhnya.
Sementara, nama lain yang disebut berpotensi menjadi calon menteri di kabinet Prabowo-Gibran adalah Bendahara Umum Partai Gerindra, Thomas Djiwandono. Namanya dirumorkan bakal menggantikan Sri Mulyani di kursi Menteri Keuangan. Hal itu dipicu sosok Thomas yang dikenalkan secara langsung oleh Sri ketika Tim Gugus Tugas Sinkronisasi berkunjung ke kantor Kementerian Keuangan.
Tetapi, rumor bahwa Thomas menjadi calon Menkeu dibantah oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. “Kami tak memproyeksikan Tommy Djiwandono sebagai Menteri Keuangan,” ujar Dasco pada 3 Juni 2024 lalu.
Ia menambahkan bahwa Tommy hanya diminta untuk menyinkronisasi hal-hal yang menyangkut ekonomi dan keuangan. Salah satu hal yang dihitung oleh Prabowo, kata Dasco, adalah reaksi pasar. “Kami menghitung reaksi pasar, calon investor yang akan masuk hingga pelaku ekonomi,” imbuhnya.
Thomas sendiri turut membantah ia mengejar posisi sebagai Menteri Keuangan. “Saya tidak mengejar (posisi) Menteri Keuangan. Itu bisa saya katakan. Menteri BUMN pun juga tidak,” ujar Thomas di kantor IDN Media HQ, Jakarta pada 6 Juni 2024 lalu.
Sementara, Partai Golkar sendiri pernah sesumbar bahwa mereka layak mendapatkan lima kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran mendatang. Hal itu lantaran partai dengan lambang pohon beringin hijau tersebut berhasil memenangkan pileg di 15 dari 38 provinsi. Airlangga mengklaim Golkar telah berkontribusi 25 persen dari total suara nasional Prabowo-Gibran.
“Karena kami (Golkar) menang di 15 provinsi dari 38 (provinsi), maka kami berkontribusi 25 persen. Nah, kalau (berkontribusi) 25 persen, bagi-bagi banyak dikit boleh lah ya. Kalau yang kami sebut lima itu minimalis,” ujar Airlangga di Nusa Dua, Bali pada 15 Maret 2024 lalu.
Tetapi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, belum bisa memberikan respons terlalu jauh terkait persoalan tersebut. Ia memastikan belum ada pembahasan terkait jabatan menteri di kabinet pemerintahan mendatang. “Sepengetahuan saya hal ikhwal terkait jabatan menteri belum dibahas,” kata Habiburokhman pada pertengahan Maret lalu. {sumber}