Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, besaran anggaran makan siang gratis untuk tiap anak akan berbeda-beda di tiap daerah. Ia menyebut, teknis soal program andalan presiden terpilih Prabowo Subianto ini akan dibahas lebih detail lagi ke depan.
Hal ini disampaikan Airlangga menanggapi pertimbangan Prabowo mengefisienkan pagu anggaran Rp 71 triliun untuk makan siang gratis, dengan menurunkan alokasi biaya dari Rp 15.000 menjadi Rp 7.500 per porsi.
“Tentu di setiap daerah akan berbeda. Tapi teknis akan dibahas ke depan,” kata Airlangga usai acara peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024 di St. Regis, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024).
Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan, teknis akan dibahas lebih detail mengingat anggaran program unggulan Prabowo tersebut masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Anggaran program makan siang gratis mencapai Rp 71 triliun. “Program makan gratis itu sudah dianggarkan di dalam RAPBN ke depan itu sebesar sekitar Rp 71 triliun. Nah teknisnya nanti akan dibahas lebih detail lagi,” jelas Airlangga.
Sebelumnya, Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan mengaku diajak mendiskusikan program makan bergizi gratis untuk anak-anak oleh tim sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Salah satu pembahasannya adalah mengenai keinginan Prabowo mengefisienkan pagu anggaran Rp 71 triliun agar dapat digunakan secara maksimal dan menjangkau sebanyak mungkin anak-anak.
Dari situ, Heriyanto melihat ada keinginan dari pihak Prabowo untuk bisa menjalankan program makan bergizi gratis secara maksimal, tanpa perlu menambahkan atau mengurangi pagu anggaran Rp 71 Triliun.
Menurut Heriyanto, opsi yang kemudian dimunculkan oleh tim sinkronisasi dalam diskusi adalah menurunkan alokasi biaya makanan per anak, dari rencana Rp 15.000 menjadi Rp 7.500.
“Yang menarik buat saya, Bapak Ibu sekalian adalah, setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden terpilih ke tim ekonomi ini adalah untuk memikirkan, apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin, lebih hemat dari Rp 15.000,” ungkap Heriyanto.
“Mungkin ke Rp 9.000, ke Rp 7.500 kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi, tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat,” sambungnya.
Heriyanto pun menyadari bahwa efisiensi itu memang diperlukan agar program makan bergizi gratis tetap berjalan secara bertahap, dengan anggaran yang tersedia.
Langkah mengefisienkan anggaran itu juga dinilai sebagai upaya baik dari pemerintah mendatang untuk menjaga keberlanjutan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Jadi yang saya ambil sebagai hal yang penting adalah, pemikiran beliau itu adalah mendorong programnya di dalam keterbatasan itu. Di dalam keterbatasan Rp 71 triliun, tidak kemudian mendorong Rp 71 triliun itu ke Rp 200 triliun ataupun ke Rp 300 triliun,” pungkasnya. {sumber}
