Berita Golkar – Politikus Partai Gokar Dave Laksono mengatakan, menteri yang berasal dari partai politik bukan berarti tidak profesional. Hal ini disampaikannya merespons keinginan presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk membentuk kabinet zaken atau diisi oleh para menteri yang ahli di bidangnya masing-masing.
“Ya kembali lagi, jangan juga menganggap bahwa menteri dari parpol itu bukan professional,” kata Dave di Kantor PPK Kosgoro 1957, Jakarta, dikutip dari Kompas, Jumat (13/9/2024).
Dave mencontohkan, Partai Golkar punya banyak kader yang profesional di banyak bidang. “Di bidang olahraga, ada. Di bidang sosial, ada. Di bidang pertahanan pun dan luar negeri, komunikasi, semuanya kita memiliki ahli-ahlinya,” kata anggota Komisi I DPR itu.
Menurut Dave, partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus juga punya banyak kader yang mumpuni untuk menjadi menteri. Oleh karena itu, Dave meminta agar publik tidak menganggap seseorang tidak profesional hanya karena tergabung dalam partai politik.
Menurut dia, menteri yang berstatus kader partai politik boleh jadi punya kelebihan dibanding menteri yang bukan anggota partai politik. “Jadi kalau kekhawatiran bahwa nanti terlalu banyak dominan oleh orang dari partai, bukan berarti orang dari partai itu tidak mampu,” kata Dave.
“Kadang-kadang dari partai pun bisa lebih cepat, lebih sigap, lebih berhasil ketika dibandingkan dengan yang dikatakan dari nonparpol,” ujar dia.
Kendati demikian, Dave menyerahkan penyusunan kabinet kepada Prabowo yang punya hak prerogratif untuk memilih menteri. “Jadi kita serahkan semuanya kepada presiden. Jadi siapa yang presiden inginkan nanti untuk mengisi jabatan tersebut Itu pasti adalah yang terbaik berdasarkan penilaian,” ujar Dave.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Prabowo ingin membentuk zaken kabinet pada pemerintahannya kelak. Muzani menyebutkan, Prabowo ingin para pembantunya di kabinet kelak adalah orang-orang yang memang ahli di bidangnya masing-masing.
“Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yg ahli di bidangnya, meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol,” ujar Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).
Muzani menyebutkan, menteri yang berasal dari partai politik pun harus tetap ahli di bidangnya. Ia mengatakan, langkah itu diambil supaya sebuah kementerian benar-benar dipimpin oleh orang yang ahli dan relevan dengan kementerian tersebut.
“Sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang,” ujar Muzani. {}
