Berita Golkar – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga hartarto bersama jajaran Kementerian yang di bawah kendalinya hari ini melakukan rapat pembahasan mengenai program Quick Win sektor perekonomian dalam pemerintahan Prabowo Subianto 2024-2029. Sejumlah menteri ekonomi Kabinet Merah Putih hadir pada rapat tersebut.
Selain Airlangga, hadir Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P Roeslani serta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.
Airlangga menyatakan terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dalam rapat hari ini. Diantaranya, Pertama, terkait dengan keputusan Mahkamah Konstritusi (MK) terkait dengan ketenagakerjaan. Dia bilang Menaker Yassierli dikatakan mempersiapkan regulasi yang akan didorong dan terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
“Itu juga ada konsekuensi dari perubahan nomenklatur pemisahan Kementerian Tenaga Kerja dengan BP2MI, sehingga tentu ada konsekuensi terhadap perundang-undangan juga,” ungkap Airlangga, di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024), dikutip dari CNBC Indonesia.
Airlangga bilang dari 21 pasal yang dimenangkan oleh para buruh, pemerintah akan fokus dulu ke masalah pengupahan. Sebab perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) harus ditetapkan pada akhir bulan ini.
“Kalau MK nanti secara bertahap dari Kementerian Tenaga Kerja akan mempersiapkan tentu yang terkait dengan jangka pendek adalah upah minimum kemudian ada upah sektoral kemudian juga akan ada pemberitahuan ke para gubernur yang ini kan siklusnya ada disana,” bebernya.
Kedua, beberapa arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait dengan devisa hasil ekspor. Saat ini pihaknya sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP).
Adapun juga sedang disiapkan terkait dengan UMKM yaitu RPP hapus buku dan hapus tagih dari Bank dan lembaga LK, kementerian dan lembaga. “Kemudian juga terkait dengan berbagai perpres dan PP yang sedang dalam proses,” terang Airlangga.
Ketiga, berkenaan dengan beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan diusulkan untuk dilanjutkan ke tahun depan, dan ini akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yaitu terkait dengan PPN ditanggung pemerintah seperti pembelian rumah baru dan kendaraan listrik.
“PPN-DTP, PPN-BM maupun PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik. Kemudian juga PPN-DTP untuk properti, kemudian juga penyelesaian beberapa terkait dengan Regulasi Kredit Usaha Rakyat, Kredit Alsintan dan juga sedang akan diusulkanusulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi daripada industri berbasis padat karya,” jelas dia.
Keempat, beberapa program kerja juga disiapkan terkait dengan revisi dari jaminan kehilangan pekerjaan dan regulasi platform, serta integrasi daripada program siap bekerja dan kartu prakerja.
Kelima, dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), beberapa program terkait dengan Lartas Import, fasilitasi pelabuhan import dan harga gas bumi tertentu untuk beberapa sektor industri, dan pemerintah akan membuat kugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail.
“Kemudian juga pengamanan pasar dalam negeri akan didorong UMKM supaya bisa ekspor, dan ini tentu akan dibahas dengan KL terkait,” jelasnya.
Keenam, program-program seperti KUR, Mekar, dan Makmur ini akan terus didorong oleh Kementerian BUMN, serta terus mendorong hilirisasi termasuk pengembangan daripada hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat.
Ketujuh, dari segi energi, peningkatan lifting Migas, kemudian pemanfaatan yang lebih luas terhadap bio-fuel, bio-ethanol, dan juga yang sedang dibaras dalam Satgas ataupun task force subsidi tepat sasaran di Kementerian ESDM.
Kedelapan, terkait dengan investasi, terkait dengan tax holiday, yang diklaim Airlangga, sudah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.
“Tentunya ini bisa lebih diefektifkan. Tentu perbaikan dari OSS, terutama dengan Kementerian Lembaga Terkait, termasuk Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan, ATRBPN, dan juga PUPERA, beserta 18 Kementerian lain yang terintegrasi dalam sistem OSS,” ucap Airlangga.
Kesembilan, tentu dari segi kegiatan pariwisata, akan terus didorong program Indonesia Berwisata atau Turism 5.0 dan salah satu yang sedang dibahas terkait dengan harga tiket yang lebih kompetitif. “Nah itu tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina,” katanya.
Kesepuluh, perjanjian perdagangan dari Kementerian Perdagangan, selain pengamanan pasar negeri, pasar dalam negeri, juga perjanjian-perjanjian yang diminta untuk diakselerasi, yaitu EU dengan EU-CEPA, kemudian juga dengan Kanada dan Peru. “Nah tentu ini yang akan terus didorong, dan juga proses aksesi daripada BRICS, OECD, dan CPTPP,” sebutnya. {}
